Samarinda — Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Saputra, menyoroti naiknya laporan masyarakat terkait pola penertiban yang dilakukan Satpol PP Samarinda. Sejumlah video yang beredar di media sosial menunjukkan tindakan petugas yang dianggap kurang mengedepankan pendekatan humanis sehingga memicu kritik dari publik.
Samri menjelaskan, dalam beberapa pekan terakhir Komisi I menerima banyak keluhan, terutama dari pedagang kecil yang merasa dirugikan saat proses penertiban berlangsung. Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung penegakan peraturan daerah selama dijalankan dengan prosedur dan pendekatan yang benar.
“Pertama, kami apresiasi terhadap kinerja Satpol PP. Tapi perlu kita koreksi cara-caranya yang dianggap sebagian masyarakat kurang humanis. Ini yang membuat viral,” ujar Samri.
Salah satu aduan yang menjadi perhatian adalah rusaknya barang dagangan milik pedagang saat penyitaan dilakukan. Samri menilai tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga yang menggantungkan pendapatan dari usaha kecil.
“Jangan sampai alat-alat jualannya dirusak. Ini masyarakat kita. Mereka hanya mencari nafkah untuk bertahan hidup,” tegasnya.
Ia meminta Satpol PP memperbaiki pola pendekatan di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan pedagang kecil yang rentan secara ekonomi. Menurutnya, ketegasan dalam penegakan perda tetap diperlukan, namun harus dibarengi dengan sikap humanis.
“Tegas kami dukung. Tapi caranya perlu dievaluasi. Ini banyak masuk ke Komisi I,” tambahnya.
Menyoal isu tebang pilih dalam penindakan, Samri menegaskan bahwa persoalan tersebut kerap berhubungan dengan oknum petugas di lapangan. Ia meminta agar perbedaan perlakuan terhadap pelanggar pada situasi serupa menjadi bahan evaluasi serius.
“Terkait tebang pilih, kita kembali kepada oknumnya. Kalau sama-sama melanggar tapi hanya satu yang ditindak, ini jadi catatan bagi kita,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
