BERI.ID – Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD mulai memantik dinamika politik di daerah.
Di Samarinda, respons itu disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri.
Orang nomor dua di ibu kota Kalimantan Timur tersebut menegaskan bahwa pemerintah kota tidak bersikap pasif menunggu arah kebijakan pusat, melainkan telah mempersiapkan diri menghadapi berbagai skenario, termasuk kemungkinan berubahnya sistem perolehan mandat kepemimpinan di daerah.
Ia bahkan mengisyaratkan persiapan lahir batin ketika disinggung soal hal-hal yang dipersiapkan.
“Kalau bicara persiapan, tentu ada. Ya, persiapan lahir dan batin saja,” ucap Saefuddin, Rabu (14/1/2026).
Di balik frasa “lahir dan batin”, tersirat kesadaran bahwa perubahan mekanisme pilkada bukan hanya soal teknis pemilihan, tetapi menyangkut legitimasi politik, relasi pemerintah dengan rakyat, hingga peta kekuasaan di daerah.
Saefuddin menegaskan, hingga kini wacana tersebut memang belum berujung pada keputusan.
Namun ia mengingatkan, proses politik di tingkat nasional tengah berjalan dan tidak bisa dipandang sebagai isu pinggiran.
“Namanya wacana itu sah-sah saja. Tapi semua masih dalam proses. Kita tunggu saja perkembangannya,” katanya.
Meski memilih bahasa hati-hati, Saefuddin tidak menampik bahwa jika pilkada benar-benar dikembalikan ke DPRD, konsekuensinya akan sangat besar.
Bukan hanya bagi kepala daerah, tetapi juga bagi masyarakat yang selama dua dekade terakhir terbiasa menyalurkan kedaulatan politiknya secara langsung.
Ia menyebut, seluruh skema pemilihan mulai dari wali kota, wakil wali kota, gubernur, hingga level nasional, masih berada di meja pembahasan.
Artinya, belum ada kepastian apakah rakyat akan tetap menjadi pemilik penuh hak memilih pemimpinnya, atau justru kembali menyerahkan mandat itu kepada lembaga perwakilan.
“Prosesnya masih panjang. Termasuk nanti siapa yang memilih kepala daerah, itu belum diputuskan,” bebernya.
Jika pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD, maka hubungan antara pemimpin dan warga akan mengalami pergeseran fundamental.
Kepala daerah tidak lagi lahir dari suara langsung publik, melainkan dari kesepakatan politik elite.
Saefuddin tidak secara gamblang menyatakan sikap setuju atau menolak.
Namun ia mengakui, pemerintah daerah harus siap menghadapi segala skenario, termasuk dampak psikologis dan politik dari perubahan tersebut.
“Makanya saya bilang, persiapannya bukan cuma teknis. Tapi juga mental,” tegasnya.
Ketika rakyat tak lagi memilih langsung, maka ukuran legitimasi pun berubah.
Saefuddin menegaskan satu hal, pemerintah daerah tidak bisa bersikap naif. Apa pun keputusan yang lahir nanti, dampaknya akan langsung dirasakan di daerah.
“Kita tunggu saja keputusannya. Tapi daerah tentu harus siap menghadapi apa pun,” pungkasnya. (lis)
