Defender Andi Harun Disewa 3 Tahun Rp5,76 Miliar, Awalnya Mau Beli Mobil Rp4 Miliar

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan. (Foto: Lisa/beri.id)

BERI.ID – Mobil Land Rover Defender yang kerap digunakan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bukan kendaraan dinas yang dibeli pemerintah kota, kendaraan tersebut merupakan mobil sewaan dengan kontrak tahunan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan, mengungkapkan mobil tersebut disewa sejak 2023 setelah rencana pembelian mobil operasional wali kota pada 2022 gagal direalisasikan.

Saat itu, dijelaskan Dilan, Pemkot Samarinda sebenarnya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk membeli kendaraan dinas baru yang dinilai mampu digunakan di berbagai kondisi medan.

“Awalnya memang mau beli kendaraan operasional untuk wali kota. Tapi waktu itu ada kendala teknis sehingga pembelian tidak bisa dilakukan,” kata Dilan, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan salah satu pertimbangan utama saat itu adalah kondisi Kota Samarinda yang kerap dilanda genangan hingga banjir di sejumlah ruas jalan.

Karena itu pemerintah kota membutuhkan kendaraan dengan kemampuan jelajah lebih tinggi dibandingkan mobil dinas biasa.

“Kita tahu sendiri Samarinda ini sering banjir. Kalau mobil standar kadang sulit menerobos genangan,” ujarnya.

Namun rencana pembelian kendaraan tersebut akhirnya kandas karena dealer tidak dapat menyediakan kendaraan dengan status pelat merah untuk pemerintah daerah.

“Dealer tidak bisa mengeluarkan kendaraan dengan pelat merah untuk pengadaan tersebut. Jadi pembelian tidak bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Kondisi itu membuat pemerintah kota mencari alternatif lain melalui skema penyewaan kendaraan.

Pemkot kemudian melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar langkah yang diambil tetap sesuai aturan pengadaan pemerintah.

Dari proses tersebut diputuskan kendaraan Land Rover Defender disewa dari perusahaan penyedia PT Indorent yang berbasis di Jakarta.

Nilai sewanya mencapai sekitar Rp160 juta per bulan dengan kontrak minimal tiga tahun.

Jika dihitung selama masa kontrak tersebut, total biaya sewa kendaraan itu mencapai sekitar Rp5,76 miliar.

“Kontraknya dari 2023 sampai 2026. Nanti apakah diperpanjang atau tidak, itu tergantung arahan pimpinan dan kondisi anggaran,” kata Dilan.

Sebelum memutuskan menyewa Defender, pemerintah kota juga sempat membandingkan beberapa pilihan kendaraan lain, termasuk Toyota Land Cruiser.

Namun kendaraan tersebut tidak dipilih karena biaya sewanya dinilai jauh lebih mahal.

“Kalau Land Cruiser sewanya bisa di atas dua ratus juta per bulan. Jadi kami pilih yang lebih rendah,” ujarnya.

Selain itu, sistem sewa dinilai lebih praktis karena seluruh biaya perawatan dan servis kendaraan ditanggung oleh pihak penyedia.

“Kalau ada kerusakan atau servis, pihak penyedia yang menangani. Bahkan mekaniknya yang datang langsung ke Samarinda,” katanya.

Dilan juga membantah anggapan bahwa wali kota mengganti kendaraan operasional karena polemik mobil dinas yang sempat ramai dibicarakan publik.

Ia menyebut penggunaan kendaraan operasional wali kota sebenarnya fleksibel.

Untuk aktivitas di dalam kota, Andi Harun lebih sering menggunakan Toyota Camry yang merupakan mobil dinas resmi.

Sementara Defender lebih banyak digunakan untuk kegiatan lapangan atau kunjungan ke lokasi dengan kondisi jalan yang berat.

“Kalau di dalam kota biasanya pakai Camry. Defender itu lebih sering dipakai untuk kegiatan lapangan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kendaraan tersebut sebenarnya disiapkan sebagai mobil tamu pemerintah kota.

Namun ketika tidak digunakan oleh tamu resmi, kendaraan itu juga dipakai untuk mendukung kegiatan operasional wali kota.

“Mobil itu sebenarnya kendaraan tamu. Tapi kalau tidak dipakai juga sayang, jadi kadang dipakai untuk kegiatan operasional,” ujarnya.

Saat ini kontrak sewa kendaraan tersebut masih berjalan hingga akhir 2026.

Pemerintah kota belum memutuskan apakah kontrak tersebut akan diperpanjang atau dihentikan setelah masa sewa berakhir.

“Semua tergantung evaluasi pimpinan dan kemampuan anggaran ke depan,” pungkas Dilan. (lis)