Samarinda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) terus memperkuat sistem tata kelola data sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Satu Data Indonesia dan Data Geospasial Kabupaten Mahulu yang digelar selama dua hari di Samarinda.
Kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Mahulu itu berlangsung pada 4–5 Agustus 2026 di Hotel Puri Senyiur Samarinda.
Acara dibuka langsung oleh Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, didampingi Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, pada Selasa (4/8/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Penerapan Satu Data Indonesia yang dipadukan dengan penguatan data geospasial menjadi kebutuhan strategis, terutama bagi Mahakam Ulu yang memiliki kondisi geografis luas dan menantang,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa data geospasial berperan penting dalam mendukung penyusunan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, hingga pembangunan infrastruktur yang efektif dan tepat sasaran.
Untuk memperkuat implementasi tersebut, Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah membangun komitmen dalam menghasilkan data yang memenuhi standar nasional, dilengkapi metadata, serta dapat diintegrasikan antarinstansi. Sinergi antara Wali Data, Produsen Data, dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah juga dinilai penting guna mencegah terjadinya perbedaan maupun tumpang tindih data.
Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pengelola data menjadi perhatian pemerintah daerah. Penguasaan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dinilai perlu terus ditingkatkan agar kualitas pengelolaan data semakin optimal.
Angela Idang Belawan juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan data tidak boleh hanya dibebankan kepada operator.
Kepala perangkat daerah beserta para kepala bidang diminta memahami proses pengelolaan data di unit kerja masing-masing sehingga mampu memberikan arahan yang jelas kepada petugas teknis.
“Minimnya keterlibatan pimpinan sering kali menyebabkan operator bekerja tanpa pendampingan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat keberlanjutan pekerjaan, terutama ketika terjadi pergantian personel tanpa mekanisme serah terima yang baik,” lanjutnya.
Bupati menambahkan, seluruh data geospasial daerah harus terintegrasi dalam Portal Satu Data Kabupaten Mahakam Ulu sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti. Ia juga meminta agar kegiatan tersebut ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi pengelolaan data di setiap perangkat daerah, sehingga hasil pelatihan tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial.
Menutup arahannya, Bupati kembali mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah untuk aktif mengikuti proses peningkatan kapasitas tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun sistem data yang berkualitas dan berkelanjutan.
Kegiatan ini diikuti kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mahulu bersama perwakilan kasubbag umum atau tata usaha serta operator data dari masing-masing OPD. Sejumlah narasumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda turut memberikan materi mengenai pengelolaan Satu Data Indonesia dan data geospasial.
“Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap terwujud keselarasan data antarperangkat daerah sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.