Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Hukum Tingkatkan Literasi Media, BEM FH UNIBA Gelar Kelas Jurnalistik Bersama AJI Balikpapan

Hukum

Tingkatkan Literasi Media, BEM FH UNIBA Gelar Kelas Jurnalistik Bersama AJI Balikpapan

Agustus 11, 2026Agustus 12, 2026

Departemen Kajian Strategi dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan secara resmi menyelenggarakan kegiatan Kelas Jurnalistik,

BALIKPAPAN-Departemen Kajian Strategi dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (BEM FH UNIBA) secara resmi menyelenggarakan kegiatan Kelas Jurnalistik, (11/08/2026).

Agenda strategis ini dirancang sebagai wadah pembentukan kapasitas intelektual, peningkatan literasi media, serta penguatan kesadaran hukum bagi generasi muda akademisi.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus, kader BEM FH UNIBA, serta para calon mahasiswa baru (Camaba) angkatan 2026.

Hadir sebagai narasumber, Bung Sucipto sekaligus mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan untuk membagikan

perspektif mendalam mengenai prinsip dasar kepenulisan, etika pers, dan fungsi media massa dalam konteks negara hukum.

Jurnalistik bukan sekadar urusan merangkai kata, tetapi tentang kedalaman analisis, keberanian menyampaikan fakta, serta integritas dalam mengawal isu-isu publik.

“Mari belajar bersama, dasar-dasar Jurnalistik, Teknik Penulisan dan mempertajam intuisi jurnalistik untuk mengembangkan kemampuan yang akan menjadi fondasi kuat, baik di dunia pergerakan, kampus, maupun dunia kerja nanti,” katanya.

Konsep kelas yang digunakan oleh Departemen Kajian Strategi dan Politik (KASPOL), BEM FH Uniba adalah dengan metode diskusi ringan dan santai.

Diskusinya santai namun tetap aktif dan dua arah pembahasannya. Para Camaba juga aktif bertanya pada sesi materi, sehingga ruang diskusi jadi hidup.

”Bagaimana cara kita membedakan informasi yang benar,real dan bukanmerupakan berita bohong atau hoax, di era digitalisasi ini,” jelas Gallang, Camaba Fakultas Hukum tahun 2026.

Sementara itu Bung Ray selaku kepala departemen kaspol berharap bahwa dengan adanya ruang-ruang diskusi seperti ini mahasiswa menjadi lebih kritis dalam mengelola informasi yang beredar, dan juga bisa menjadi seorang jurnalis masyarakat yang berkualitas dan beritikad baik