SAMARINDA – Penyelesaian persoalan pertanahan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap pembangunan infrastruktur pemerintah. Hal tersebut kembali mengemuka setelah proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka di Kota Samarinda diketahui masih menyisakan sejumlah urusan administrasi lahan masyarakat, meskipun pembangunan fisiknya telah selesai dan diresmikan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda agar memastikan seluruh proses penggunaan tanah milik masyarakat dilakukan secara tertib, transparan, dan berdasarkan persetujuan masing-masing pemilik.
Perhatian tersebut muncul setelah diketahui sekitar 10 warga memiliki bidang tanah yang terdampak pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka. Dari jumlah tersebut, belum seluruh proses penyerahan maupun penyelesaian administrasi lahannya dinyatakan rampung.
Samri menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan. Pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan kesiapan lahan, termasuk kelengkapan dokumen dan kesepakatan dengan masyarakat, sebelum memulai pekerjaan konstruksi.
“Ini catatan kritis kepada pemerintah kota, khususnya Dinas PU. Pelaksanaan pembangunan tidak terlebih dahulu menyelesaikan administrasi dan permasalahan sosialnya,” ujar Samri.
Menurutnya, pembangunan fasilitas umum tidak hanya membutuhkan kesiapan anggaran dan perencanaan teknis, tetapi juga kepastian mengenai status tanah yang akan digunakan.
Tanpa penyelesaian administrasi yang menyeluruh, proyek yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat tetap berpotensi menghadapi persoalan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
Dalam pembahasan yang dilakukan bersama pihak terkait, diketahui terdapat beberapa bentuk persetujuan dari warga yang lahannya digunakan untuk pembangunan jalan.
Sebagian pemilik tanah telah menyerahkan dokumen hibah secara tertulis. Sementara itu, terdapat warga yang menyatakan kesediaan memberikan sebagian lahannya secara sukarela, tetapi belum melengkapi persetujuan tersebut dengan surat hibah resmi.
Selain itu, beberapa pemilik lahan memilih mekanisme penggantian atas tanah yang digunakan untuk pembangunan.
Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian lahan tidak dapat dilakukan melalui satu pendekatan yang sama terhadap seluruh warga terdampak.
Samri menegaskan bahwa setiap pemilik memiliki hak untuk menentukan persetujuan atas penggunaan tanahnya. Karena itu, pemerintah harus memastikan kesepakatan dilakukan secara langsung dan tidak hanya berdasarkan persetujuan sebagian masyarakat.
“Tidak bisa hanya dua orang menyatakan sepakat, lalu dianggap sudah mewakili semua warga. Dinas PU harus memastikan lahan yang digunakan benar-benar telah dihibahkan masyarakat,” katanya.
Ia menilai ketelitian dalam mendata pemilik tanah menjadi langkah mendasar untuk memberikan kepastian administrasi dan menghindari potensi permasalahan hukum.
Data mengenai identitas pemilik, luas bidang tanah yang digunakan, serta bentuk kesepakatan harus dipastikan lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dengan adanya pendataan yang jelas, pemerintah dapat menentukan langkah penyelesaian yang tepat bagi setiap bidang lahan, baik melalui hibah sukarela maupun mekanisme penggantian sesuai ketentuan.
Di tengah persoalan tersebut, Samri tetap memberikan apresiasi terhadap partisipasi masyarakat yang bersedia mendukung pembangunan melalui penyerahan sebagian tanah secara sukarela.
Menurutnya, keberadaan jalan tembus Sambutan–Merdeka memberikan manfaat bagi pengembangan wilayah karena dapat meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar aktivitas masyarakat.
Akses jalan yang lebih baik juga berpotensi membuka peluang kegiatan ekonomi baru serta meningkatkan nilai lahan di kawasan sekitarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak masyarakat yang menginginkan penggantian atas tanah miliknya.
“Kalau ada masyarakat yang sukarela menghibahkan, tentu kita bersyukur. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan warga yang meminta lahannya diganti rugi karena mereka mendapatkan tanah itu juga tidak gratis,” tegasnya.
Samri berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat terdampak.
Ia menyayangkan apabila penyelesaian administrasi baru menjadi perhatian setelah proyek selesai dikerjakan. Terlebih, jalan Sambutan–Merdeka telah diresmikan oleh Wali Kota Samarinda, sementara sebagian dokumen penggunaan lahan masih memerlukan tindak lanjut.
Kondisi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota agar pelaksanaan proyek berikutnya memiliki tahapan persiapan yang lebih matang.
Koordinasi antara perangkat daerah, pelaksana pembangunan, dan masyarakat pemilik lahan dinilai perlu dilakukan sejak awal untuk memastikan tidak ada persoalan yang tertinggal setelah pekerjaan fisik rampung.
Samri juga menekankan bahwa penyelesaian administrasi dan komunikasi sosial tidak boleh dipandang sebagai tahapan tambahan, melainkan bagian penting dari proses pembangunan itu sendiri.
“Ke depan hal seperti ini jangan kembali terjadi. Jangan sampai setiap pembangunan selesai, justru meninggalkan persoalan,” ujar Samri.
Komisi I DPRD Kota Samarinda mengharapkan pemerintah segera menuntaskan seluruh dokumen lahan yang masih belum lengkap, sekaligus memberikan kejelasan kepada warga yang menghendaki kompensasi.
Penyelesaian tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pertanahan serta kesepakatan yang telah dibangun bersama masing-masing pemilik.
Selain menyelesaikan persoalan jalan Sambutan–Merdeka, pemerintah diharapkan memperkuat prosedur persiapan pembangunan agar setiap proyek infrastruktur memiliki kepastian administrasi sebelum memasuki tahap konstruksi.
Dengan demikian, pembangunan fasilitas umum di Samarinda dapat terus berjalan untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hak kepemilikan tanah warga yang terdampak. (Adv)
