Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Terpilihnya Djarot Sebagai Plt PDIP Kaltim, Membuat Situasi Baru Di Pilgub 2018 

SAMARINDA – Politik Kaltim menuju pemilihan kepala daerah 2018 mendatang masih menyimpan banyak kejutan. Rotasi politik tidak hanya terjadi di bursa calon, namun hingga ke partai politik. Ibarat air, tenang di permukaan berarus deras di dasar.
Hadir nya pemain politik baru seperti Safaruddin berlatar belakang polisi aktif berjabat Kapolda Kaltim juga kejutan di arena Pilgub Kaltim, hingga menahan laju peta koalisi yang sempat sudah terbangun. Bahkan di gadang-gadang Irjen Pol Safaruddin ini akan menggantikan posisi Ketua DPD PDIP Dody Rondonuwu yang sedang tersandung kasus hukum. 

Nuansa jeratan hukum seolah menjadi peringatan bagi semua calon dan pemain politik di Kaltim. Pasca masuk nya KPK di Kutai Kartanegara, situasi pemberantasan korupsi kian meningkat, bahkan beberapa petinggi pemerintah Kota/Kabupaten di Kaltim serta beberapa figur calon Gubernur Kaltim pun sempat di mintai keterangan terkait penggunaan anggaran hibah. 

Dalam politik, situasi ini bisa menguntungkan bisa juga tidak. Syaharie Jaang selaku salah satu kandidat bisa dikatakan menjadi sosok yang di untungkan, paska tersangkut nya ketua DPD Golkar Kaltim, sebagai putra daerah Jaang menjadi alternatif pilihan. Hal ini dapat di katakan bahwa kekuatan politik lokal di daerah masih bersandarkan pada karakter kedaerahan. 

Menurut Sony Sudiar pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNMUL. “Menarik pola politik yang di gunakan partai pemenang pemilu ini, Mereka pakai pendekatan machiavellistik, pendekat figur sosok yang ditakuti dengan begitu mudah mengelola dan mudah mengatur permainan. Kalau ibarat teori permainan yang menjatuhkan lawan sejak awal. Memang dengan kondisi mereka menang pemilu dan partai berkuasa punya indikasi itu. Dan kemudian menggunakan institusi kepolisian untuk “menakut-nakuti”. Ujar Nya. 

Dosen muda yang mengajar di Program Studi HI Fisip UNMUL ini memaparkan, Hadirnya Djarot Saiful Hidayat ini untuk mengisi kekosongan. Di sukai atau tidak PDIP punya masalah Figur atau krisis kader, akhirnya dalam pertarungan prinsipnya harus di menangkan maka menghadirkan sosok yang di anggap memenangkan pertarungan itu, mungkin plt nya pak Djarot tameng depannya kapolda. Di lain sisi menurutnya kedekatan kapolda dengan kapolri serta ketua BIN (Badan Intelejen Negara) ini konstalasi yang bisa di pahami publik. Apalagi kedekatan orang-orang ini dengan Ibu Mega. Atau bisa jadi pak Safaruddin tidak maju kontestasi. 

Munculnya opini yang tersebar lewat media sosial terkait statment kapolda yang terekam video amatir berdurasi beberapa menit, yang mengatakan Syahrie Jaang akan menjadi wakil nya di kontestasi pilgub di nilai jalan buntu oleh Sony. Menurut ayah satu anak ini, saat di temuin beritainspirasi.info (30/11/17), isu yang pernah muncul dengan Syahrie Jaang itu blufing kapolda, karna tidak mungkin merah dan biru bersatu. Sejarahnya udah berat ada Ibu Mega dan Pak Sby, koalisi PDIP demokrat itu gak mungkin terjadi, ini sesuatu yang konfrontatif, jadi maksud saya Safaruddin dengan Jaang itu hampir tidak bisa terjadi”. 

Situasi Golkar Kaltim yang sudah menempuh jalan panjang dalam penetapan calon gubernur jelas sangat menguras energi bahkan logistik. Hal ini membuka peluang untuk partai berlambang Beringin, pada posisi politik rasional membuat pilihan untuk tidak menjadi Kaltim satu.

 Sony menjelaskan “Tapi jangan salah pada posisi Kaltim 2 Golkar bisa pegang kendali, distribusi kekuasaan bisa di atur dalam kontrak politik di posisi golkar yang punya banyak kursi. Dan itu bisa kuat dilakukan ketika kekosongan figur internal dan dia akan mengambil figur yang kuat di luar partai dengan modal kursi yang lebih kecil”. Pungkas nya. (Red)

​