SAMARINDA – Tata tertib pemilihan wakil Walikota Samarinda, gagal di setujui. Rapat paripurna yang semestinya dilakukan, Rabu (8/08) kembali batal di gelar. Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Samarinda pun geram atas pembatalan yang di nilai sepihak.
Pasalnya pembatalan paripurna tersebut di lakukan sepihak oleh Alpard Syarif selaku pimpinan DPRD Kota Samarinda. Mursyid anggota dewan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan juga salah satu anggota Pansus pemilihan Wawali Kota Samarinda ini merasa di lecehkan atas aksi sepihak pimpinan dewan.
“Kami merasa dilecehkan dengan keputusan sepihak ini, kami merasa tim pansus pemilihan wakil wali kota pengganti alm Nusyirwan Ismail tidak dihargai,” ucapnya saat ditemui diruang kerjanya kantor DPR Kota Samarinda, Rabu (08/08).
Pansus Wawali ini telah melakukan banyak studi banding ke beberapa daerah, untuk studi persoalan pergantian tetap wakil Walikota yang meninggal dunia. Tidak sedikit anggaran yang di gunakan untuk membiayai pansus ini. pihaknya (Pansus Wawali) dalam progres kerja sudah menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Kendati Ia tidak menyebut angka pastinya anggaran yang sudah digunakan.
“Ini namanya melecehkan kerja Pansus yang sudah menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah, karena kami sudah melakukan studi banding kebeberapa daerah dengan permasalahan yang sama,” beber Mursyid.
Politisi asal Partai Keadilan Sosial (PKS) ini menerangkan, Segala sesuatu yang dilaksanakan anggota dewan harus merujuk pada hasil musyawarah, jika tidak maka kita melanggar, hasil musyawarah sudah diputuskan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) kemudian dibawa ke Badan Musywarah (Banmus).
“Lembaga DPR jangan disamakan dengan perusahaan yang mudah mengambil kebijakan otoriter sendiri tanpa payung dan mekanisme yang mengatur didalamnya,” tegas nya.
Mursyid yang ditemui di ruangan nya (8/8), juga sedang menyiapkan mosi tidak percaya yang di tulis tangan. Sikap ini ia tunjukan atas kesewenangan alpard Syarif selaku pimpinan dewan. Dan sudah ada tujuh anggota dewan lainnnya yang siap ikut menanda tangani mosi tidak percaya tersebut.
“Sampai sekarang sudah ada tujuh anggota dewan yang sepakat, dan kami optimis selama tiga hari dibuka akan bertambah jumlahnya,” tutupnya. (Fran/Red)
