Penjaringan Pilgub Kaltim Menuju Pemerintah Lokal Yang Pro-rakyat

Oleh : Udin Ketua PRD Kaltim

beritainspirasi.info Samarinda. Hingar-bingar Pilgub Kaltim kian terasa, padahal masih ada sekitar 1 tahun lebih proses Pilgub Kaltim baru akan dilaksanakan tepatnya tanggal 27 Juni 2018. Tapi proses penjaringan atau pendaftaran bakal calon gubernur Kaltim yang dilakukan oleh partai politik saat ini telah ramai mencuat, tiap-tiap partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Provinsi Kaltim seperti PKB, PAN, NASDEM, Golkar, Demokrat telah membuka meja pendaftaran bagi siapa saja yang siap maju sebagai kontestasi Gubernur maupun wakil gubernur kedepan. Pertemuan-pertemuan intens antar lintas partai politik, sejak 2 bulan terakhir semakin sering dilakukan. Bahkan minggu ini proses roadshow politik pun berlangsung semakin massif terjadi.

Rita Widya Sari, Syarie Jaang, Sofyan Hasdam, Makmur HAPK, Farid wadjdy, Yusran Aspar, Israan Noor adalah deretan petarung politik Kaltim yang telah melakukan proses pendaftaran ke berbagai Parpol, ini menandakan aura pilgub Kaltim cukup sengit kedepan. Para bacalon pilgub tersebut adalah Pimpinan Parpol, Kepala daerah aktif maupun yang telah purna tugas alias mantan bupati/walikota.

Sayang-nya, proses penjaringan ini masih bersifat admnistratif atau sebatas seleksi berkas saja strandart KPU. Mestinya mekanisme penjaringan Parpol bisa lebih berkualitas & kompetitif dalam menghadirkan Kriteria, Visi-Misi, Paper, Makalah, dll yang bersifat akademis wajib menjadi pra-syarat setiap calon yang ingin mendaftarkan diri, sehingga kualitas figure dalam tahapan penjaringan bisa menimbulkan efek intelektualitas & pengetahuan yang dimiliki calon tersebut tidak abal-abal. Selain itu juga metode Konvensi atau Debat Terbuka bisa dihadirkan sebagai rentetan proses penjaringan, ini akan Nampak lebih elegant, memiliki daya tarik tersendiri, dan adu gagasan lebih dini bisa terlihat. Inipun dimaksudkan sedari awal proses penjaringan/pedaftaran tidak sekedar manuver politik yang berwatak transaksional dlm membangun koalisi menuju pilgub 2018. Tentu-nya “mahar politik” sebisa mungkin dihindari untuk mewujudkan harapan publik atas proses demokrasi Kaltim akan berjalan baik, berkualitas & berwibawa.

Pilkada bukan sekedar perkara memilih pemimpin. Lebih dari itu, Pilkada menjadi mekanisme politik untuk membuat daerah lebih maju, Karena itu, momentum Pilkada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Di situlah kesempatan rakyat ikut andil sedini mungkin mengawasi proses penjaringan pemimpin daerah, sehingga figur-figur kandidat yang akan dihadirkan oleh Parpol maupun koalisi parpol berkualitas & berkarakter. Bukan hanya baik dari laku pribadinya, bersih, bijaksana dan merakyat, tetapi juga sanggup menghadirkan kebijakan politik yang betul-betul melayani dan memajukan perikehidupan rakyat baik secara ekonomi, politik dan sosial-budaya.

Sehingga kedepan, praktik Pilgub yang akan dihadirkan mampu menjawab keresahan rakyat. Selama ini, Pilgub masih sebatas kontestasi politik bagi pemburu jabatan politik. Jangan heran, selepas Pilkada dihelat, yang datang justru berlapis-lapis kekecewaan karena janji kampanye yang dikhianati, pemimpin terpilih terjerat korupsi, dan hadirnya kebijakan-kebijakan politik yang merugikan rakyat banyak.

Tentu kita berharap agar ajang politik ini akan membawa sesuatu yang baik. Kita berharap, Pilkada ini bisa melahirkan pemerintahan lokal yang pro-rakyat. Sebuah pemerintahan yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat di daerah. editor (kub)

kpukukarads