SAMARINDA – Setelah dilantik Presiden Jokowi pada Senin (1/10/2018) Isran Noor dan Hadi Mulyadi resmi jadi gubenur dan wakil gubenur Kaltim masa bakti 2018-2024. Tugas selanjutnya, yakni merealisasikan janji-janji politiknya saat kampanye.
Dari sekian banyak janji politik, satu diantaranya swasembada pangan. Ya, pasangan ini berjanji membuat Kaltim swasembada pangan (beras, daging dan ikan) dengan pengembangan komoditas unggulan agroindustri, kemaritiman dan ketercukupan pangan dan papan.
Rasanya, wacana itu bukan hal mudah. Bagaimana tidak, hampir 80 persen topangan ekonomi Kaltim bersandar pada SDA tak berbarukan, batu bara, minya dan gas. Sementara sektor ramah lingkungan seperti pertanian, industri dan jasa masih belum memadai.
Kondisi ini membuat pasangan ini harus berbalik arah mentransformasi ekonomi Kaltim. Ini bukan pekerjaan mudah. Belum lagi produktifitas pertanian di Kaltim masih jauh dari harapan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, jumlah produksi padi pada 2016 sebesar 305.182 ton. Namun, belum memenuhi tingkat kebutuhan beras masyarakat Kaltim sebesar 400.012 ton.
Pada 2017 produksi padi naik jadi 400.040 ton, atau naik sebesar 31,02 persen. Meski naik, namun lagi-lagi tak memenuhi tingkat komsumsi masyarakat yang kembali meningkat. Masalah lain, terbatasnya SDM petani kian tahun semakin menurun. Data BPS, sensus pertanian 2013 dibanding 2003, terjadi penurunan rumah tangga petani pada sektor pertanian dalam arti luas sebesar 11,11 persen. Itu seiring beralihnya topangan ekonomi Kaltim akan batu bara, minyak dan gas.
Transformasi ekonomi lebih ramah lingkungan, sebetulnya sudah diwacanakan Awang Faroek Ishak saat memimpin. Namun sama saja, tak memberi perubahan apapun. Meski Awang sudah memacu produksi padi meningkat 10 persen tiap tahunnya. Namun target tersebut kadang tercapai, kadang tidak. Fluktuatif.
Itu disebabkan beberapa kendala. Keterbatasan penyediaan air untuk usaha tani, banjir dan dampak perubahan iklim el nino. Lebih jauh, perbaikan prasarana pengairan, seperti rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pintu-pintu air, dan pompanisasi dianggap jadi kendala.
Kendati demikian, Ketua Tim 12 (tim Isran Hadi), Adi Bochari optimis gubenur dan wakil gubenur baru mampu menyelesaikan program itu. Selain karena janji politik, transformasi ekonomi pun jadi kebutuhan dan masa depan Kaltim. “Mau tidak mau, kita tetap lakukan tapi tentu tidak semudah balik telapak tangan. Perlahan kita terus berupaya,” ungkapnya.
Saat ini, kata dia tim sedang menerjemahkan semua visi misi Isran dan Hadi lewat program pembangunan tahun depan. Diantaranya, akan dibangun 10 tempat pendaratan ikan (TPI) di beberapa kawasan sepanjang pesisir Kaltim. “Semua itu dalam kerangka kemudahan akses bagi masyarakat. Terlebih diwilayah pinggiran,” ungkapnya.
Dirinya pun belum bisa mendetailkan skema pembangunan pertanian atau ketahanan pangan. Karena draf tersebut sedang dalam penyusunan. “Kami bentuk tim 12 itu dengan tujuan, tim ini menyelaraskan visi misi beliau (Isran-Hadi) yang diterjemahkan dalam RPJMD yang digodok oleh Bappeda. Secara teknis Bappeda yang menyusun secara keseluruhan. Jangan sampai visi-misi beliau yang dikampanyekan saat kampanye tidak dimasukan dalam RPJMD. Itu yang kami kawal,” terangnya. (DT)
