Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Warning HMI Untuk Pengawas Pemilu, ASN Terlibat Politik Praktis Harus di Usut Tuntas.

Daerah, Pendidikan, Politik

Warning HMI Untuk Pengawas Pemilu, ASN Terlibat Politik Praktis Harus di Usut Tuntas.

Maret 15, 2019

SAMARINDA – Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kegiatan kampanye beberapa waktu lalu menjadi perhatian organisasi Mahasiswa, Badko HMI Kaltim-Tara.

Mereka beri peringatan kepada Pengawas Penyelengara Pemilu agar mengusut tuntas oknum ASN yang terlibat secara terang terangan untuk memenangkan Calon Legislatif (Caleg) pada Pemilu 17 April mendatang.

“Bawaslu harus menyikapi secara tuntas ASN yang terlibat, kalau tidak, Khawatirnya untuk kedepan akan banyak lagi ASN yang terlibat dalam politik praktis,” sebut Abdul Muis Ketua Badko HMI Kaltim-Tara saat berorasi pada aksi demonstrasi, Jumat (15/03/19) simpang tiga Jalan Pahlawan, Samarinda.

Diketahui belakangan MI Dosen salah satu Perguruan tinggi di Samarinda diduga terlibat pada kegiatan Bimtek Saksi salah satu Caleg di Samarinda.

Muis prihatin atas ulah oknum dosen yang terlibat kampanye, menurutnya Kampus dengan tenaga pendidik nya, mestinya menjadi contoh dan panutan kepada para Mahasiswa.

“nyatanya mereka yang mendobrak pemikirannya sendiri untuk mendukung salah satu Kandindat peserta Pemilu,” ucapnya dengan heran.

Tidak hanya oknum dosen, dirinya juga menyayangkan sikap Rudy Mas’ud (Calon DPR RI) dari partai Golkar yang melibatkan ASN dalam kegiatan pemenangannya.

Sementara Korlap aksi Mohammad Alif Syahrizan dikonfirmasi usai demonstrasi mengatakan, persoalan itu sangat memukul pihak mahasiswa yang terlibat pada dunia pendidikan.

“Ini sangat memukul bagi kami mahasiswa, faktanya dosen itu telah keluar jalur dan sangat mencederai dunia pendidikan,” katanya

Ia mengaku, pihaknya akan terus mengawal proses hukum kasus keterlibatan ASN itu. Bahkan dirinya menyebut jika tidak ada progres dari Bawaslu, pihaknya akan terus melakukan aksi demonstrasi, disebutnya karena oknum dosen telah melakukan kampanye secara terang terangan.

“Jangan sampai lepas kasus ini, kami akan terus mengawal, jika tidak ada progres dalam penyelesaian hukumnya maka kami akan melakukan lagi demonstrasi dengan masa yang lebih banyak,” tutupnya (Fran)