Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Peringati May Day, Siti Qomariah Ajak Buruh Pupuk Kompetensi di Era Industri 4.0

SAMARINDA – Hari Buruh Sedunia atau May Day diperingati tiap tahun pada 1 Mei 2019.

Terkait Hari Buruh tersebut, Siti Qomariah, anggota DPRD Kaltim kembali ingatkan pentingnya memupuk kompetensi para buruh di era industru 4,0 yang saat ini sedang berlangsung.

Adapun untuk persoalan aksi, tetap diminta untuk tetap berjalan damai.

“Kalau ada aksi, kami dari DPRD Kaltim berharap bisa berjalan dengan baik,” kata Siti Qomariah, anggota Komisi IV DPRD Kaltim.

“SDM yang baik, itu akan kembali pada mereka (buruh). Semakin baik kompetensi mereka, penghidupan yang lebih baik juga akan didapat. Untuk itu, saya terus meminta agar kalangan buruh terus tingkatkan kualitas yang mereka miliki,” lanjutnya lagi.

Saat ini, industri 4.0 juga berlaku saling berkompetensi. Mereka yang mampu beradaptasi, disebutnya akan bertahan, sementara yang tidak, akan mengalami kesulitas dalam proses di pekerjaan mereka.

“Industri 4,0 menuntut para pekerja untuk terus tingkatkan kemampuan diri. Mau tidak mau, itu harus dilakukan,” katanya.

Logo DPRD Kaltim

Lebih lanjut, terkait hari buruh, kalangan buruh di Balikpapan, melalui NG Priyono, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Balikpapan juga berikan komentar.

Ia berharap warga lokal bisa diberikan tempat lebih dalam tiap industri yang hadir di kota minyak.

“Warga Balikpapan harus mau dan mampu mengisi peluang-peluang pekerjaan dan berusaha di kotanya sendiri,” ucap NG Priyono.

Hal tersebut harus dipahami oleh perusahaan besar maupun kontraktor yang melakukan kegiatan bisnisnya di Kota Balikpapan.

Menurut Priyono, perusahaan harus selalu melibatkan dan mengutamakan tenaga kerja dan pengusaha lokal.

“Termasuk proyek pengembangan kilang Pertamina RU V (RDMP) Balikpapan, yang saat ini sudah memulai pekerjaan pendahuluannya. Tekan Kecemburuan sosial antara tenaga kerja lokal dan pengusaha lokal dengan tenaga kerja dan pengusaha luar daerah,” tuturnya.

Bila hal ini mampu dikondisikan oleh perusahaan/man-kontraktor dan peran serta Pemkot Balikpapan, apapun pekerjaan yang dilaksanakan di Kaltim, termasuk Balikpapan pasti lancar, aman dan sukses.

Lebih lanjut, KSPSI Kota Balikpapan menyambut Hari Buruh Se Dunia (May Day), Mei mendatang sudah menyiapkan beberapa kegiatan untuk mendukung pekerja lokasl Balikpapan. Sekaligus sebagai gerakan massal para pencari kerja agar mampu menjadi tuan di kota sendiri. (*)