Beri.id, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim menerima kunjungan dari anggota komisi II DPRD kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Kunjungan ini berlangsung pada, Selasa (21/01/20) di gedung D lantai komplek DPRD Kaltim.
Pertemuan antara wakil rakyat ini dalam rangka koordinasi dan sinegritas kedua lembaga dibidang ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik untuk Provinsi Kaltim maupun kabupaten Kutai Kartanegara.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kukar, Betaria Magdalena mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ingin konsultasi lebih lanjut dalam bidang ekonomi khusus Penyetoran pajak kendaraan berat ke kas daerah yang selama ini belum maksimal.
Bagtaria Magdalena menjelaskan Bahwa banyaknya perusahaan yang ada dikabupaten kutai kartanegara belum maksimal penyerapannya dalam menyetorkan pajak sebagai pendapatan asli daerah.
“Syukur-syukur dapat 50 persen yang membayar pajak khususnya dari alat berat,” ucapnya dikonfirmasi usai pertemuan.
Hal lain sebut dia dari sektor pariwisata, selama ini kabupaten kutai kartanegara masih berharap banyak pada pariwisata seperti halnya pulau kumala.
“Mulai dari karcis hingga hal-hal lain mengenai itu,” ungkapnya.
Sementara pendapatan dari objek wisata pulau kumala, Magdalena menyebutkan belum menerima penjelasan dan pemaparan lebih lanjut mengenai pendapatan dari tiket atau karcis pengunjung.
Lebih lanjut kata dia, di Kabupaten Kutai Kartanegara masih bangak memiliki potensi lain. Disana terdapat dua jenis ikan yakni ikan air tawar dan ikan air asin (laut).
Kalau ikan air asin kabupaten kukar masih mengandalkan ikan yang berasal dari kecamatan Kamboja dan tantangan terbaru yakni pengawasan dalam penyebaran ikan nila yang dinilai ikan predator.
“Bisa dikategorikan ikan nila ini semacam predator karena ikan nila malah bertambah banyak sementara ikan lokal seperti ikan papuyu, Biawan dan Gabus malah berkurang. Kita akan terus mencari solusi terkait itu, mungkin peternakan ikan nila harus ditambak bukan dilepas secara liar agar ikan nila tidak memakan ikan-ikan jenis lain,” bebernya.
Sementara ketua komisi II DPRD Provinsi, Veridiana saat dikonfirmasi mengatakan, kunjungan komisi II DPRD Kukar bermaksud untuk berkonsultasi terkait potensi yang bisa menyumbangkan buat PAD.
Veridiana mengaku, dalam konsultasi itu pihaknya hanya menyampaikan saran supaya masalah PAD itu harus konsultasi ke Bapenda.
Sementara terkait pajak alat berat yang menunggak itu kata dia, datanya semua ada di Bapenda.
“Nah disini ada yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan ada juga yang menjadi kewenganan pemerintah kabupaten,” urainya.
Selain itu hal yang utama juga mengenai keprihatinan terhadap masalah perikanan.
“Mereka prihatin terkait menurunnya produksi ikan lokal salah satu penyebabnya adalah adanya kompititor baru yaitu ikan nila yang dilepas secara liar diperairan kutai kartanegara sehingga ikan nila ini menjadi kompitotor merebut makanan ikan-ikan lokal,” tukas Veridiana usai rapat.
Menurut Veridiana ikan-ikan lokal dikabupaten kutai kartanegara menjadi langka seperti ikan biawan, papuyu dab gabus.
“Nah mereka datang untuk pertama dari sisi pengawasa karena sisi pengawasan berada dipemerintah provinsi kalimantan timur, adapun pengawasan terkait pola penangkapan ikan disana dengan mendirikan UPTD-UPTD,” tambahnya.
(Fran/*)
