Beri.id, SAMARINDA – Awang Yakub Luthman (AYL) bakal calon bupati Kutai Kartanegara menawarkan sebuah konsep penanganan, pencegahan serta solusi ekonomi kepada rakyat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah, terutama di bidang UMKM dan pekerja yang berpendapatan harian.
Menurutnya Pemerintah dapat mempertimbangkan cluster lockdown sampai pada wilayah dengan cakupan terkecil, yakni pada tingkatan kelurahan, kecamatan, hingga cluster ditingkatan kabupaten.
“Sementara ini pemikiran pemerintah ditingkat kabupaten/kota tidak siap. Dengan cara-cara mengclusterkan wilayahnya itu sendiri, misal dikampung tersebut tidak ada ODP, maka setiap kampung langsung diberikan instruksi untuk melakukan screening” kata AYL, saat dikonfirmasi melalui teleconfrence dengan media, pada Selasa (31/3/2020).
Update informasi perlu juga dilakukan oleh pemerintah dengan menandai wilayahnya dengan corak warna. Semisal Green (hijau) adalah wilayah yang bebas dari ODP, PDP dan Suspek. Yellow (kuning) untuk ODP, dan Red (merah) untuk PDP.
Untuk informasi itu kata dia, harus sudah terdistribusi hingga ketingkatan RT sebagai gambaran untuk update pada setiap dikampung.
“Ketika disana didapati warga yang tiba-tiba panas, maka harus segera diamankan dan diupdate informasinya,” tegasnya.
Menurutnya pelibatan seluruh aparatur sipil juga perlu dilakukan secara massif, dengan ditugaskan disetiap kampung yang melalukan lockdown.
Dijelaskannya bawah mereka harus di dampingi oleh tenaga kesehatan, relawan dari setiap kampung yang bersiap disetiap titik.
Karena sejauh pengamatanya, kita memiliki tenaga yang cukup banyak yang bisa menjadi relawan, termasuk mahasiswa yang sedang melakukan pendidikan ditingkatan perguruan tinggi.
“Kerahkan semuanya, sesuai dengan pengamatan sebenarnya kita sanggup melakukan cluster lockdown itu,” lanjutnya.
Kemudian untuk memberikan solusi terhadap pekerja dengan pendapatan harian, dirinya mengingatkan pemerintah sekarang untuk mempersiapkan update data terkait kebutuhan penyaluran bantuan kepada masyarakat dengan ekomomi menengah kebawah.
Selanjutnya pemerintah dapat mempersiapkan anggaran dan segera merevisi APBD Perubahan, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang sifatnya harian, seperti beras, minyak, telor dan itu harus dipastikan sampai ketangan yang memang masuk dalam kategori kurang mampu.
Pemerintah juga harus mampu untuk menekankan kepada pihak perusahaan agar dapat mengalokasikan dana Coorporate Social Responsibility (CSR), sehingga dapat gotong royong dengan pemerintah dalam melakukan tindakan pencegahan ini.
“Kemudian juga manfaatkan juga CSR, sehingga kita semua terlibat ini menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya. (Esc)
