Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda melaporkan dugaan penambang ilegal yang beraktivitas di tanah pemkot yang berlokasi di Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.
Penggunaan lahan pemkot tanpa izin ini pun menuai tanggapan dari anggota Komisi I DPRD Samarinda Muhammad Yusran.
Yusran mengimbau agar pemkot untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap aset-aset milik daerah.
“Itu kan memang wewenangnya pemkot untuk melindungi asetnya, terkait dengan pengawasannya setiap ada kasus baru pemkot artinya melakukan pengawasannya,” ucapnya saat di konfirmasi melalui via telepon, Jumat, (21/10/2022).
Pengawasan terhadap aset negara yang di bawah kewenangan pemkot harus ketat. Pasalnya kelalaian tentu merugikan pihak pemerintah.
Seperti kejadian pemakaian pertambangan ilegal ini karena tidak membayar pajak, serta tidak memiliki izin penggunaan lahan begitupula dengan pelestarian lingkungan.
Ditambah Yusran, terhadap masalah aktifitas tambang ilegal ini juga harus ditindak secara hukum.
“Yang ilegal ini merugikan pemerintah kota Samarinda tapi kita nda bisa tutup mata sektor tambang memberikan perputaran ekonomi juga, khususnya warga yang bekerja disitu, kalau sampai terjadi kasus serta ini kasian juga banyak pihak yang merasakan dampaknya,” bebernya.
Politisi Partai Golkar ini menilai Pemkot bisa berbenah-benah untuk memperhatikan dan menginventarisasi aset-asetnya.
“Cuman yang jelas sampai itu terjadi dan penyerobotannya sampai masuk, ini betul -betul kelemahan pemkot artinya ini betul-betul tidak boleh terjadi,” katanya.
“Artinya pemkot harus berbenah-benah lah jangan sampai ada kasus baru berbenah lah,” sambungnya.
Dirinya berharap agar aset yang menjadi milik pemkot untuk tidak terjadi lagi penggunaan tanpa izin.
“Jadi perlu pengawasan ketat dari pemkot, khususnya terkait dengan aset, jangan sampai ada aset yang serobot,” pungkasnya.(DODY/ADV)
