Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Aliansi Mahakam Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja, Sempat Cekcok Dengan Sekelompok Warga

SAMARINDA – Aksi demonstrasi mahasiswa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja terus berlanjut.

Rabu (28/10) waktu sore. Bertepatan momentum hari sumpah pemuda, Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam) kembali menggelar aksi demonstrasi.

Aksi ini merupakan aksi lanjutan. Ke delapan kalinya di Kaltim pasca penetapan UU tersebut. Berlangsung depan gerbang Kampus Universitas Mulawarman (Unmul) dibilangan Jalan M. Yamin, Samarinda.

Humas aksi Yohanes Richardo mengatakan, demonstrasi ini digelar lantaran belum adanya sikap tegas pemerintah provinsi untuk menolak UU Cipta Kerja. Pada aksi sebelumnya hanya menghasilkan MoU mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai tuntutan Aliansi Mahakam.

“Tidak ada sikap tegas Pemprov Kaltim untuk menolak UU Cipta Kerja,”ungkapnya dikonfirmasi sementara aksi berlangsung.

Dengan tegas dirinya mengatakan, pihaknya (Aliansi Mahakam) mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain itu juga mereka berkomitmen akan terus melakukan perlawanan hingga UU tersebut dicabut.

“Aksi-aksi penolakan akan terus kita lakukan hingga UU ini dicabut,”terangnya.

Bagi mereka, UU tersebut hanya memberikan ruang investasi yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan kaum pekerja.

Mosi tidak percaya terhadap pemerintah menjadi seruan pada aksi kali ini. Hal itu lantaran buntunya ruang komunikasi.

Menurut Richardo, aksi demonstrasi dengan seruan penolakan yang kerap dilakukan tak kunjung digubris oleh pemerintah. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Tidak ada kata lain, ini merupakan Mosi tidak percaya kami terhadap pemerintah,”paparanya.

  • Aksi Mahasiswa Dibubarkan Warga

Aliansi Mahakam memulai aksinya sekitar pukul 16.00 Wita. Secara bergantian mereka berorasi. Dalam aksinya, mahasiswa sambil membentangkan spanduk hingga membakar ban.

Aliansi Mahakam juga menutup sebagian arus jalan. Akibatnya para pengguna jalan berputar dari lintasan depan gerbang kampus Unmul.

Aksi ini berlangsung hingga malam hari. Usai sholat Magrib. Terjadi keributan antara sekelompok warga bersama peserta demonstrasi.

“Ini jalan umum, jalan umum. Bukan jalanan kalian,”kata seorang dari mereka saat membubarkan masa aksi.

Dari pantauan dilokasi, Aliansi Mahakam diminta menepi dipinggir jalan. Tepatnya dijalan utama pintu masuk kampus Unmul.

Keributan itu tak berlangsung lama, sekira 15 menit. Mahasiswa kembali langsungkan aksi. Mereka mengambil tempat, tepat dibawah gerbang kampus Unmul.

Setidaknya masih ada puluhan mahasiswa yang bertahan usai keributan tersebut. Secara bergantian mereka kembali berorasi.

Richardo menyesalkan tindakan aksi premanisme tersebut dan berharap masyarakat sadar akan perjuangan mahasiswa.

Dirinya menjelaskan, ada dua orang pria tak dikenal membawa benda tumpul berupa kayu langsung mengarahkan ke masa aksi.

“Beberapa masa aksi juga ada yang melihat kalau ada yang bawa benda berupa pistol,” ungkap Ricardo.

Selain melakukan orasi, Masa Aksi juga melakukan treatrikal, membaca puisi perjuangan hingga menyanyikan yel-yel perjuangan mahasiswa.

Terakhir masa aksi melakukan pembakaran keranda yang bertuliskan tolak Omnibuslawa di depan gerbang Unmul. Sebagai simbol matinya demokrasi di Republik ini. (Fran)