SAMARINDA – Walikota Samarinda Andi Harun Optimis jika pengelolaan parkir diatur secara baik, akan memberikan kontribusi besar pada pendapat daerah.
Olehnya itu Pemkot Samarinda komitmen penggunaan pembayaran parkir non tunai atau E-parking. Bahkan penerapannya sendiri sudah diujicobakan di tahun 2021 lalu.
Menurut Andi Harun, dwngan pembayaran non tunai ini akan menekan kebocoran pendapatan di sektor parkir.
“Dengan menggunakan pembayaran non tunai, akan menutup ruang gerak para oknum untuk pungli (pungutan liar, Red) dan berpotensi meningkatan pendapatan parkir. Yang mana selama ini karena kebocoran, tidak sampai Rp2 miliar retribusi parkir yang didapat,” tegas Andi Harun.
Dia mengungkapkan, retribusi parkir selama ini tidak tembus Rp3 miliar karena adanya kebocoran. Jika non tunai diterapkan, Andi Harun Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi parkir optimis tembus Rp10 miliar.
Ia mengatakan untuk penerapan non tunai, bukan hanya parkir tepi jalan saja, tetapi juga di taman, pasar, dan tempat khusus parkir. Termasuk parkir otonom di mall maupun pusat perbelanjaan.
Oleh karena itu, Wali Kota meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Bagian Hukum Sekretariat Kota Samarinda segera memperbaiki draft revisi Perwali tersebut.
“Senin depan kita rapat lagi. Tapi, kalau bisa lebih cepat dalam minggu ini,” pesan mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim dua periode ini.
(Fran)
