Samarinda, Beri.id – Anhar, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, menginginkan kejelasan terkait rencana revitalisasi Pasar Pagi. Meskipun ia mendukung rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait revitalisasi, Anhar menunjukkan ketidaksetujuannya jika Pasar Pagi disebut tidak layak.
“Meskipun saya mendukung revitalisasi yang dilakukan Wali Kota Samarinda, saya tidak setuju kalau dikatakan tidak layak. Aneh juga karena anggarannya tidak pernah dibahas dengan DPRD,” ujar Anhar kepada media pada Rabu (25/10/2023).
Anhar juga menyayangkan pernyataan Wali Kota yang menyebut Pasar Pagi sudah tidak layak, yang berdampak pada penurunan omset pedagang.
“Pasar merupakan jantung perekonomian. Saya khawatir perpindahan ini tidak dilakukan dengan matang, maka akan banyak mata pencaharian yang terancam,” tambahnya.
Politisi ini juga menyoroti fakta bahwa anggaran revitalisasi Pasar Pagi mencapai Rp 300 miliar belum dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ia menekankan bahwa pihaknya memiliki instrumen yang jelas untuk mengintervensi kebijakan Wali Kota jika dianggap perlu.
“Fraksi PDIP juga menolak ini. Kalau ada yang kusut, jangan langsung menebang pohonnya. Dinas dan instansi terkait seharusnya tidak takut untuk berbicara. Kalau memang tidak ada perencanaan, sampaikan saja pada DPRD,” tegasnya.
Anhar meyakinkan bahwa penundaan revitalisasi Pasar Pagi tidak akan menjadi masalah, dan jika ada kebijakan yang berdampak luas, DPRD memiliki hak untuk mengintervensi.
Ia juga memperingatkan agar Pemkot Samarinda berhati-hati dalam menjalankan proyek besar seperti revitalisasi Pasar Pagi.
“Kami ingin Pemkot behati-hati. Kita sudah punya contoh dari Jembatan Mahkota dua yang baru beberapa tahun tapi sudah tidak sesuai prosedur. Perlu dipertimbangkan juga terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan dari Pasar Pagi selama ini,” pungkasnya.
(Adv/DPRD Kota Samarinda)
