Samarinda, Beri.id – Persoalan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu tugas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Kaltim.
Persoalan tersebut mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Agiel Suwarno. Ia menyebut pemerintah tidak boleh menutup mata dengan persoalan tersebut.
“Salah satu contoh, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tingkat kemiskinannya
tergolong ekstrem dan berada di angka indikasi yang tinggi, kata Agiel Suwarno, Jumat (27/10/2023).
Oleh karena itu, dirinya mendesak supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim maupun Pemprov Kaltim untuk tidak menutup mata dan memprioritaskan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutim.
“Sebab, saya melihat angka indikasi yang ada masih tinggi dan belum turun, artinya bahwa program belum menyentuh bidang tersebut,” katanya.
Menurutnya, salah satu penyebab tingginya angka indikasi kemiskinan itu adalah luasnya wilayah Kabupaten Kutim sehingga anggaran yang dialokasikan untuk pengentasan persoalan kemiskinan jadi terbatas.
“Kita berharap besar, dalam setiap tahunnya angka kemiskinan bisa menurun, tentu diiringi dengan program yang tepat sasaran dan besaran anggaran yang cukup untuk merealisasikan pengentasan kemiskinan,” harapnya.
Politisi PDI-P ini memaparkan bahwa, Kabupaten Kutim ini jika dibandingkan sama dengan Jawa Barat digabung dengan Banten, sehingga luasnya yang menjadi salah satu kendala.
“Sehingga saya merekomendasikan kepada Pemkab Kutim agar dapat menentukan target capaian penurunan dalam setiap tahunnya. Hal ini ia usulkan melalui sejumlah program yang ditetapkan berkaitan dengan upaya mengatasi tingginya tingkat kemiskinan,” pungkasnya.
