Samarinda –Polemik Lahan warga yang telah digunakan untuk pembangunan proyek Jalan Tol Samarinda-Balikpapan berbuah kisruh. Lantaran warga yang lahannya terjamah proyek hingga kini belum mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.
Sehingga dengan polemik tersebut warga menggelar aksi dengan menutup akses Jalan Gotong Royong yang terletak di kawasan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran.
Aksi itu pun mendapat tanggapan dari Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyampaikan bahwa sejatinya tetap mendukung warga untuk mendapatkan haknya.
Namun disisi lain, aksi warga dalam menuntut hak mereka atas ganti rugi lahan telah dirasa salah, karena aksi tersebut bisa menyebabkan masalah hukum lainnya.
“Sejatinya kami mendukung warga yang berkeinginan untuk menuntut ganti rugi. Tapi kita tidak mengharapkan adanya aksi tersebut, karena cara itu melanggar hukum,” ungkapnya.
Menurutnya, tuntutan warga terkait ganti rugi lahan berdasarkan putusan hukum Mahkamah Agung memang sudah benar. Akan tetapi, kata dia, dalam prosesnya seharusnya tidak dengan perbuatan melawan hukum seperti memblokir jalan yang sebenarnya tidak memiliki korelasi dengan tuntutan mereka.
Sehingga ia pun meminta agar aparat penegak hukum bisa tegas, terlebih banyaknya yang terdampak dari aksi tersebut.
“Dimana ada pelanggaran hukum harus ditindak, banyak yang terdampak dari aksi ini. Kepada penegak hukum, tolong lebih tegas,” ungkapnya.
Politikus PDIP Perjuangan ini pun menjelaskan, para dewan dan pemerintah telah berulang kali melakukan audiensi agar masyarakat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
Oleh sebab itu, sebut Anhar, berharap kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera mencarikan solusi, Sehingga diharapkan aksi yang dilakukan warga tersebut tidak berlarut-larut.
“Kita berharap kepada Pemprov Kaltim untuk segera mencarikan solusi, agar masalah tersebut tidak berlarut-larut,” bebernya.
(Boni/adv)
