SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan, dalam kurun tiga tahun kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Hadi Mulyadi belum ada perubahan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan.
Menurut dia, kondisinya justru malah sebaliknya, kian banyak jalan umum yang mengalami kerusakan. Salah satu penyebabnya akibat digunakan oleh aktifitas kendaraan perusahaan tambang batu bara.
“Belum ada perubahan yang signifikan,”kata Makmur dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Tetapi Makmur melihat masih ada ada kesempatan untuk mengejar segala kekurangan pembangunan infrastruktur itu.
Dia mengambarkan seperti dengan adanya kebijakan nasional tentang perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim. Pemprov Kaltim harus berjuang agar jalan di seluruh provinsi yang menjadi daerah penyangga dianggarkan pembangunannya.
“Kita berharap adanya pemerataan, Jangan sampai hanya fokus pada pembangunan infrastruktur di IKN semata,” kata mantan Bupati Berau selama dua periode ini.
Masalha infrastruktur jalan ini bukanlah masalah klasik tak kunjung alami peningkatan. Sejumlah daerah, khusunya jalan darat wilayah pelosok sangat memprihatikan.
Bahkan masalah tersebut kerap menjadi perbincangan utama disampaikan masyarakat pada kepada para wakilnya di legislatif.
Makmur HAPK mengatakan setiap reses atau serap aspirasi anggota DPRD Kaltim menemui konstituen di 10 kabupaten dan kota provinsi ini, selalu mendapat keluhan yang sama, yakni masalah infrastruktur.
“Pada dasarnya semua daerah mengeluh kondisi jalan mereka yang belum baik. Mulai jalan berstatus negara, provinsi maupun jalan kabupaten dan kota. Data ini saya peroleh dari rekapitulasi aspirasi 55 anggota DPRD Kaltim,” ucap Makmur.
Menurut Makmur, seharusnya infrastruktur seluruh wilayah di Kaltim ini mendapat perhatian khusus lah dari pemerintah pusat dengan adanya rencana pemindahan IKN di Kaltim.
Pihaknya terus memperjuangkan dana pembangunan infrastuktur di daerah diantaranya perbaikan jalan rusak yang ada di beberapa wilayah di Kaltim.
Makmur berharap pulihnya jalur transportasi bisa berimbas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Jalannya harapan kami diperbaiki, Kubar kami sering koordinasikan ke balai dan provinsi. Jangan sampai jalan di lokasi IKN mulus, namun saat kita ke Kutai Barat jalannya memperihatinkan,” jelasnya.
Makmur menegaskan jalan-jalan yang menjadi kewenangan pusat agar segera direalisasikan perbaikan melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN).
“Yang mana kewenangan pusat kami serahkan ke BBPJN,” tegasnya. Termasuk jalan-jalan rusak yang kemenangannya dimiliki provinsi, agar juga melakukan perbaikan. Tahun 2020 lalu, jalan provinsi mencapai sepanjang 895 kilometer. Dari angka itu, jalan dengan kondisi baik hanya 69,7 persen.
Jalan dengan kondisi baik mencapai kurang lebih 408 kilometer, kondisi sedang 216 kilometer, kondisi rusak dan ringan mencapai 101 kilometer, dan kondisi rusak berat mencapai 196 kilometer
(Fran)
