Beri.id, SAMARINDA– DPRD Kaltim menggelar rapat paripurna ke- 9 pada, Jumat (20/12/19) di lantai 6 gedung D DRPD Kaltim.
Salah satu agenda dalam paripurna kali ini adalah penyampaian laporan hasil selama pelaksanaan reses. Reses dilaksanakan sejak 28 Oktober hingga 4 November 2019.
Puji Setyowati, Fraksi Demokrat, membacakan laporan dari hasil kegiatan reses pada Daerah Pemilihan (Dapil) kota Samarinda.
Puji Setyowati menyampaikan, laporan yang ia bacakan adalah berisi aspirasi dari 10 kecamatan yang ada di kota Samarinda.
Dari laporan yang dibacakan itu, permasalahan BPJS menduduki peringkat pertama yang dikeluhkan masyarakat dari 10 kecamatan.
“BPJS itu menjadi sebuah permasalahan yang hampir semua kecamatan dikeluhkan,” kata politisi Partai Demokrat dikonfirmasi usai gelaran Paripurna. Yang dipersoalkan masyarakat khususnya tentang mahalnya biaya premi.
Selain itu kata Puji Setyowati, juga persoalan pelayanan BPJS. “Antara pelayanan BPJS dirasakan berbeda dengan pelayanan yang bukan BPJS,”tuturnya.
Puji Setyowati menjelaskan, yang diinginkan masyarakat pada temuan selama reses pihaknya (DPRD Dapil Samarinda). Masyarakat ingin menurunkan kelas di BPJS. Mulanya untuk kelas 3 mereka harus bayar sekitar 40 ribu dan tahun depan akan naik 100 persen. “Mereka mengharapkan itu diturunkan,”tuturnya.
Lebih lanjut Puji Setyowati membeberkan, di Samarinda masih banyak masyarakat yang belum memiliki BPJS. Untuk iuran kata Puji, masyarakat meminta agar dibebankan kepada pemerintah.
“Nah, itu menjadi PR besar kami, karena kami juga harus sampaikan ke pemerintah kota. Karena pembebanan premi itu kewenangan kepala daerah. Itu akan kami sampaikan. Pasti ada pengkajian yang lain,” jelas Puji Setyowati.
Masalah yang kedua, soal infrastruktur. Infrastruktur, infrastruktur bukan berupa jalan tapi parit.
“Karena buruknya drainase, mereka menganggap drainase akan memperbaiki soal pertanian. Tetapi juga penanganan banjir bisa ditangani dengan baik. Termasuk Sungai Karang Mumus,”kata Puji.
(Jr/*)
