SAMARINDA – Isu keberadaan buzzer yang menyerang konten kreator di Samarinda semakin muncul ke permukaan publik.
Merespon hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) bersikap tegas dalam menanggapi polemik yang dinilai unik dan abu-abu.
“Fenomena ini melibatkan dua pihak yang saling bertentangan. Di satu sisi, Wali Kota Samarinda membantah adanya keterlibatan Pemkot dalam mendanai atau menggerakkan buzzer,” katanya.
Namun disisi lain, kaya dia, para konten kreator merasa menjadi sasaran serangan setiap kali melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Agak unik ya, agak abu-abu. Dua belah pihak. Pak Wali bilang itu bukan buzzer Pemkot. Tapi pihak yang merasa jadi korban bilang, setiap kritik muncul pasti diserang dengan meme dan konten negatif,” ujar Adnan.
Adnan bahkan mengaku pernah mengalami hal serupa. Ia menyebut buzzer sebagai entitas yang tidak mudah diidentifikasi.
“Menurut saya, buzzer ini seperti hantu. Tidak tahu wujudnya, siapa orangnya, bisa ada di mana saja,” ungkapnya.
Ia menceritakan pengalamannya saat absennya dalam rapat paripurna menjadi bahan konten negatif yang disebar oleh akun-akun tidak jelas.
“Waktu saya nggak hadir, ada video dari atas, biasanya itu area wartawan. Tapi bisa saja orang luar masuk dan mengaku wartawan. Intinya, praktik seperti ini tidak sehat,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Adnan menuntut adanya sikap resmi dari Pemko. Ia menilai penting bagi pemerintah untuk menegaskan posisi mereka, terutama jika memang tidak terlibat.
“Kalau Pemkot merasa tidak pernah menggerakkan buzzer, harus ada pernyataan resmi. Karena ini sudah merugikan pihak-pihak tertentu, terutama konten kreator yang merasa diserang,” tuturnya.
Lebih jauh, ia juga mendorong pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melapor secara resmi agar aktor di balik aktivitas buzzer bisa terungkap.
“Kalau ada orang yang menggerakkan sesuatu tanpa kepentingan, itu omong kosong. Pasti ada tujuan di baliknya. Maka harus dibuka siapa orangnya dan siapa yang menggerakkan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
