UMKM di Kaltim Perlu Perhatian Serius Agar Bisa Bertahan Ditengah Pandemi Covid

Anggota komisi IV DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin
Anggota komisi IV DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin

SAMARINDA – Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap segala aspek kehidupan, tak terkecuali Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Seperti diketahui, UMKM memiliki peran penting dalam mempertahankan perekonomian bangsa. Tak hanya itu, UMKM menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja dan menyumbang sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

dprdsmd ads

Kondisinya kian terpuruk saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Olehnya itu, ditengah terpaan itu sektor UMKM dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin mengatakan perlu perhitungan yang matang untuk menopang UMKM. Supaya UMKM masih bisa bertahan walaupun dalam kondisi terpuruk.

“Jadi Covid-19 bisa dilalui, usaha dari pelaku UMKM juga ga mati,” kata Jawad Dikonfirmasi awak media, Sabtu (17/7/2021).

Mengingat, Pemprov Kaltim di 2021 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp251 miliar yang hanya digunakan untuk penanganan bidang kesehatan, namun tidak dialokasikan untuk  anggaran Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

Menurutnya, perlu dilakukan lobi tingkat tinggi, untuk meminta alokasi dana tambahan untuk menghadapi Covid-19 di Kaltim. Karena, jika saat ini akan dilakukan refocusing pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021, bagi Jawad akan menjadi kurang maksimal.

“Soalnya kalau APBD Perubahan kan itu pasti kecil, sedangkan kalau refocusing ini perlu anggaran banyak. Bisa juga sebenarnya dibahas ke anggaran APBD murni tahun 2022, tapi kan masyarakat kita butuh dalam waktu dekat,” terangnya

Jawab mengapresiasi kepada para pelaku usaha di Kaltim, sebab meski sedang tertekan dengan kebijakan penanganan Covid-19, namun masih tetap bijak menaatinya.

“Pemerintah perlu juga nih mengambil sikap tegas untuk memberikan solusi kepada pegiat UMKM. Jadi ga hanya memberikan batasan, tetapi ada solusi yang diberikan. Karena sejatinya daerah harus memikirkan nasib pelaku usaha dan menopangnya,” pungkasnya. (Fran)