Samarinda – Terkait dugaan adanya aktifitas tambang ilegal, anggota komisi III DPRD kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie menyebut kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terkesan lambat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai komisi III DPRD kota Samarinda melakukan sidak di salah satu wilayah yang dicurigai menjadi lokasi tambang ilegal di kelurahan Sungai Kapih, kecamatan Sambutan, Selasa (01/11/2022).
Menurutnya, bahwa aktifitas pematangan lahan yang berlangsung merupakan aktifitas yang menganggu lingkungan masyarakat.
“Sedangkan pihak yang berwenang disitu mungkin terkesan lambat,” ucap Novan saat ditemui awak media.
Novan menambahkan, kasus tersebut bisa menjadi tolak ukur dari kinerja OPD.
“Kalau sudah masuk dalam lembaga vertikal, itu bukan wewenang kami di DPRD maupun DPR RI,” bebernya.
Dia berharap pihak-pihak terkait dapat memberikan respon cepat terhadap tindakan yang melanggar hukum hingga masalah tersebut bisa segera diatasi.
“Jangan sampai terjadi kisruh atau membawa dampak negatif,” lanjutnya.
Novan berharap agar OPD terkait, dalam hal ini Dinas lingkungan hidup (DLH) dapat bertindak responsif dan mau menjemput bola.
“Jangan menunggu hanya laporan dari masyarakat baru kita bertindak,” tegasnya.
Seharusnya, kata dia, ada namanya pemantuan, apa lagi ini aktivitas bukan aktivitas kecil melainkan aktivitas yang sangat besar seperti menggunakan alat.
“Sehingga fungsi pemantuan mereka sampai sejauh mana, mereka yg punya wewenang,” jelas Novan.
Anggota Komisi III ini menyatakan akan melaporkan terkait situasi tersebut ke Wali kota Samarinda.
“Bahwa kinerja salah satu OPD mereka sangat lamban,” pungkasnya.(BONNY/ADV)
