Samarinda, Beri.id – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan Rumah Sakit yang ada di Kaltim.
Hal ini disampaikannya, saat Komisi II DPRD Provinsi Kaltim melakukan pemanggilan terhadap direksi RSUD AWS untuk membahas transparansi pengelolaan dana di Kaltim beberapa waktu lalu.
Nidya listiyono menegaskan bahwa Pengelolaan belanja umum daerah di Kaltim harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas kasus-kasus seperti penggelapan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di rumah sakit tersebut hingga hal-hal yang perlu diantisipasi bersama,” kata Nidya Listiyono, beberapa waktu lalu.
Selain itu, dirinya juga meminta data pendapatan dari rumah sakit dan laboratorium yang ada di Kaltim, serta menekankan pentingnya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.
“Hal ini sebagai penting juga, karena sebagai pusat layanan masyarakat,” ungkapnya.
Dirinya juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pengelolaan rumah sakit.
“Meskipun peralatan medis canggih, SDM yang berkualitas juga diperlukan. Oleh karena itu, dia mendorong peningkatan kualifikasi tenaga medis dan pelayanan yang baik,” jelasnya.
Menurutnya, rumah sakit di Kaltim merupakan salah satu rumah sakit terlengkap di Indonesia. Sebab itu, ia pun berharap agar masyarakat Kaltim dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di sana tanpa perlu pergi ke daerah lain.
“Termasuk sistem manajemen yang baik dalam rumah sakit, termasuk sistem manajemen informasi, layanan medis, dan keuangan,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Partai Golkar ini, juga menekankan perlunya mencegah potensi penyalahgunaan dana dengan menggunakan teknologi seperti sistem cashless.
“Kami berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi kesejahteraan masyarakat Kaltim, ” pungkasnya.
