Samarinda – Kesatuan Mahasiswa Indonesia (Kesmi) Menggelar aksi di Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) kelas II Samarinda dengan membawa 7 tuntutan pada Selasa, (25/10/2022).
Ketua umum DPW KESMI KALTIM Irwanto Munawar merespon hal tersebut. Irwanto menilai bahwa instansi ksop merupakan sarang mafia.
“Sehingga meminta aparat kepolisian segera menyelidiki dan menindak tegas oknum oknum yang terlibat dalam pungli,” ucap Irwanto.
Dia menambahkan terkait adanya pungli yang di lakukan oleh oknum Ksop Samarinda dalam setiap proses pengurusan izin operasi agar lancar dan cepat.
“Seharusnya Kepala kantor lebih tau tentang anggotanya di sebuah instansi,” ungkapnya.
Dalam video yang beredar, kata dia, adanya pungli salah satu oknum ksop Samarinda dan seharusnya di kenakan pidana.
“Kenapa sampai hari ini tidak dipidanakan, kepala ksop wajib bertanggung jawab dalam hal ini,” tegasnya.
Irwanto juga mengatakan tidak hanya pungli, ia juga menduga kuat terkait adanya kerjasama terselubung yang di lakukan oleh PT Indokal Prima Jaya dan PT Amanah Hidayah Indonesia.
“Ya, menduga adanya kerjasama terselubung dan kejahatan mafia hukum yang dilakukan bersama oknum ksop Samarinda dan PT Indokal Prima Jaya,” ucapnya.
Irwanto sapaan akrabnya menyebutkan bahwa permintaan dari Kesmi untuk audensi di ruangan rapat ksop pun tidak diindahkan sehingga dugaan terkait pungli dan mafia hukum ini semakin menemui titik cerah.
Sementara itu koordinator lapangan (Korlap) Aksi Adi Songge menambahkan bahwa seluruh pertanyaan dan tuntutan dari Kesmi Kaltim dinilai tidak mampu di jawab dan di paparkan oleh Pihak ksop.
“Segala pertanyaan serta permintaan dari pihak kami ke ksop tidak Satupun ditanggapi, ” tuturnya.
Selain itu, Adi Songge juga menambahkan terkait kebakaran di Pulau Atas yang merupakan kelalaian ksop.
“Jelas. Kebaran kapal di Pulau atas merupakan kelalaian pihak ksop yang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, sehingga dalam wilayah pengawasan kelayakan Kapal dalam beroperasi sama sekali tidak tersentuh,” tegasnya.
Kesmi Kaltim mengingatkan jika tuntutan mereka tidak digubris oleh ksop, akan ada aksi jilid 2 dengan masa yang lebih banyak.
“Dalam waktu dekat kami akan menurunkan masa yang lebih banyak dan meminta aparat kepolisian segera usut tunta semua oknum mafia yang terlibat,” tandasnya.
Adapun tuntutan dari Kesmi Kaltim, antara lain meminta ksop transparansi administrasi Kapal JTE yang memiliki izin operasi, meminta ksop transparansi administrasi Kapal JTE yang memiliki izin operasi.
Selanjutnya, meminta aparat kepolisian usut tuntas terkait adanya dugaan tumpang tindih izin operasi PT Infokal prima jaya dan PT Indonesia amanah hidayah, dan meminta pihak ksop klarifikasi izin operasi kapal JTE PT Indokal prima jaya dan PT Indonesia amanah hidayah.
Lalu, menuntut pihak kepolisian mengusut tuntas kebakaran kapal kargo di perairan pulau atas. Meminta KPK dan kepolisian memberantas mafia hukum.
Kemudian meminta Menteri Perhubungan melakukan evaluasi kinerja terhadap ksop Samarinda, dan terakhir meminta kepolisian mengusut tuntas oknum ksop yang terlibat pungli.(BONNY)
