SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti serius penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, DPRD menuntut langkah penanganan yang komprehensif dan terukur, Kamis (15/05/2025).
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa pihaknya meminta penjelasan detail dari Dinas PUPR terkait progres penanganan banjir. Ia menekankan pentingnya transparansi agar DPRD dapat mendukung kebijakan melalui alokasi anggaran yang tepat.
“Tadi kita banyak berdiskusi, dan kami meminta penjelasan kepada Dinas PU mengenai progres pengendalian banjir di Samarinda,” kata Deni usai RDP.
Salah satu sorotan utama adalah ketidakmampuan sistem drainase kota saat ini dalam mengantisipasi hujan berintensitas tinggi.
“Drainase kita belum mampu menampung curah hujan dengan intensitas 100–135 mililiter. Ini perlu pembenahan segera,” tegasnya.
Deni juga menyoroti minimnya pembangunan kolam retensi oleh pengembang perumahan, yang dinilai turut memperparah kondisi banjir.
“Banyak pengembang belum membangun kolam retensi ideal sesuai skala pembangunan mereka. Ini menjadi perhatian penting,” ujarnya.
Selain itu, praktik pengupasan lahan secara masif tanpa pengawasan yang memadai juga menjadi salah satu penyebab banjir yang disebutkan dalam rapat tersebut. Deni menilai kolaborasi lintas instansi dan pengawasan ketat sangat diperlukan.
“Kami ingin mengetahui titik-titik penanganan banjir secara detail agar bisa mensupport dari sisi anggaran,” tutupnya. (Adv/ DPRD Samarinda)
