BERI.ID – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, beri respon soal keresahan masyarakat yang semakin kesulitan dalam mendapatkan gas melon (LPG 3 Kg) dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, akibat dari oknum-oknum yang mempermainkan harga.
Samri Sahputra menjelaskan Pemerintah melalui Pertamina memang telah mengatur harga gas untuk masyarakat miskin, namun kenyataannya banyak yang tetap harus membeli dengan harga jauh lebih tinggi.
Memang, perbedaan harga seringkali menjadi celah bagi spekulasi dan penyimpangan.
Ia mencontohkan, ada perbedaan harga subsidi dan non-subsidi yang menciptakan peluang untuk memanfaatkan situasi.
“Jika harga disamakan, seperti yang Anda usulkan, maka potensi penyalahgunaan akan berkurang karena orang bisa membeli langsung dari pihak resmi tanpa perlu melalui perantara. Namun, masalahnya adalah ketidaksesuaian antara kebijakan yang diambil di atas meja dan kenyataan di lapangan”.ujarnya Rabu (5/2/2024)
Ia juga menyampaikan masyarakat seringkali terpaksa membeli barang dengan harga lebih mahal meskipun kebijakan bertujuan untuk melindungi mereka yang kurang mampu.
Selain itu, kebijakan pembatasan penggunaan gas dengan menggunakan KTP juga dianggap tidak efektif karena banyak yang tetap kesulitan meski sudah mengikuti aturan.
Ditekankan bahwa langkah yang tepat adalah mendorong pemerintah untuk lebih aktif memantau distribusi dan melakukan tindakan terhadap agen atau pangkalan yang mempermainkan harga.
“Transparansi dan kejelasan harga adalah kunci untuk mencegah kelangkaan yang akhirnya malah merugikan masyarakat. Anda benar, kebijakan perlu memperhatikan kondisi nyata di lapangan agar dapat benar-benar memberikan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan”katanya.
Untuk itu, Samri Shaputra sampaikan bagi masyarakat penting juga untuk terus memberikan informasi dan melaporkan adanya penyimpangan agar pengawasan berjalan efektif. (fah)
