BERI.ID – Di tengah merebaknya kabar soal pengamanan judi online yang menyeret namanya, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan pada Rabu (21//5/2025).
Saat ditanya wartawan mengenai agenda kunjungannya, Budi meminta agar media menunggu hingga pertemuan selesai.
“Nanti setelah pertemuan ya,” ucapnya singkat di lokasi.
Bahas Pencegahan Korupsi Bersama KPK
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan audiensi antara Kemenkop UKM dan KPK untuk membahas upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
“Benar, hari ini KPK menerima audiensi dari Kementerian Koperasi terkait program-program pencegahan korupsi,” ungkapnya lewat pesan tertulis.
Dalam pertemuan itu, Budi Arie menyampaikan harapannya agar KPK ikut mengawal program strategis nasional “Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih” yang sedang dijalankan oleh Kemenkop.
Kopdes Dikelola dengan Transparansi
Menurut Budi, program Kopdes Merah Putih sangat besar dan strategis, dengan melibatkan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah dan cakupan hingga 80 ribu desa. Karena itu, pengawasan dan mitigasi risiko sangat dibutuhkan.
“Anggaran yang besar bisa menimbulkan potensi rawan korupsi. Maka, sejak tahap perencanaan kami ingin pengawasan dilakukan secara maksimal, agar pelaksanaan di lapangan bisa lebih terkontrol,” jelasnya kepada media usai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa untuk memperkuat pengawasan, pihaknya akan menindaklanjuti audiensi ini dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama KPK. Bahkan, Budi berharap ada pegawai KPK yang bisa bergabung dalam tim pengelola program.
“Kami sudah ajukan agar ada pegawai KPK yang terlibat langsung dalam tim Kopdes Merah Putih, agar bisa memberi masukan, saran, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini,” tegasnya.
Program Unggulan Pemerintah Prabowo
Budi menyebut bahwa program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan keadilan sosial di pedesaan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, memutus rantai kemiskinan, serta membebaskan warga dari praktik rentenir dan tengkulak.
“Program ini adalah bentuk nyata pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kami ingin agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” tutup Budi. (len)
