SAMARINDA – Tanggapan atas proyek Jembatan Kembar yang sempat dikomentari DPRD Kaltim ikut dijawab pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim.
Hal ini disampaikan saat adanya pertemuan antara Komisi III DPRD Kaltim dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim terkait penyelesaian proyek jembatan Mahakam IV Samarinda.
Pertemuan tersebut di gelar di ruang rapat Gedung D lantai 6 Komplek DPRD Kaltim, Selasa(19/03/2019) lalu.
Dinas PUPR yang diwakili oleh Plt Kabid Bina Marga, Runandar menjelaskan terkait penyelesaian jembatan Mahakam IV yang masih menyisakan proyek selebar 38 meter.
Ia menampik proyek sisa 38 meter jembatan itu sebagai proyek tak bertuan. Menurut Runandar proyek tersebut merupakan tanggungjawab kontraktor yang mengerjakan jalan pendekat sisi kota Samarinda. Kontraktor yang dimaksud, tak lain adalah PT Waskita.
“Kekurangan 38 meter ini yang melaksanakan dan bertanggungjawab (PT.Waskita). Bukan proyek tak bertuan. Saya juga gak mau mengangkat sambungan itu, kalau ada masalah siapa yang mau bertanggungjawa,”terangnya.
Menurutnya penyelesaian proyek Jembatan Kembar yang meleset dari target lantaran ada perubahan desain. Perubahan desain ini yang membuat jembatan molor lantaran kekurangan volume.
“Akibat adanya redesign, sehingga kekurangan volume. Pekerjaan ini yang dimasukkan ke 2019. Sebenarnya sudah diketahui sejak tahun lalu sebelum pembahasan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandy mengatakan bahwa pihaknya baru mendengar laporan tentang perubahan desain jembatan.
“Memang pengerjaan sisi kota itu dalam laporannya sudah 100 persen. Baru juga kami tahu ini bahwa ada perubahan design dari yang melengkung menjadi lurus,” ujarnya.
Menurut laporan Dinas PUPR, terdapat kekurangan yang harus diselesaikan selama tambahan waktu yang diberikan. Agus mengingatkan agar pihak terkait dan kontraktor segera menuntaskan persoalan ini agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.
“Kalau pada sisi tengah ada kekurangan pengaspalan dan railing termasuk pengerjaan minor lainnya. Ini sudah dianggarkan di APBD murni 2019. Semoga tidak ada masalah, saya berharap jangan sampai ada persoalan hukum yang membuat jembatan ini tidak bisa beroperasional,” pungkasnya. (*)
