Dinilai Penting Bagi Masyarakat, Celni Pita Sari Dorong DPRD Samarinda Gencarkan Sosialisasi Cek Kesehatan dan BPJS

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari.

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyerukan agar anggota dewan di setiap daerah pemilihan (dapil) lebih gencar melakukan sosialisasi pemeriksaan kesehatan gratis dan kepesertaan BPJS Kesehatan

“Sebab banyaknya keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan medis akibat tunggakan iuran BPJS,” katanya, (22/09/2025).

Celni menilai, rendahnya kesadaran kesehatan warga masih menjadi persoalan serius. Banyak masyarakat yang cenderung mengabaikan pentingnya deteksi dini penyakit dan justru lebih memilih membeli rokok ketimbang membayar iuran BPJS.

“Saat kami melakukan kunjungan dapil atau reses, masalah yang paling sering muncul adalah BPJS tertunggak sehingga masyarakat tidak bisa klaim saat membutuhkan layanan kesehatan,” ujarnya.

Politisi perempuan itu menekankan bahwa sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan di pusat kota. Menurutnya, DPRD harus aktif menjangkau seluruh dapil, terutama wilayah pinggiran, agar informasi mengenai pemeriksaan kesehatan dan manfaat kepesertaan BPJS benar-benar dipahami masyarakat.

“Kita ingin memastikan masyarakat memahami manfaat cek kesehatan rutin. Deteksi dini bisa menyelamatkan nyawa dan mengurangi beban biaya di kemudian hari,” lanjutnya.

Masalah pola pikir masyarakat juga menjadi sorotan Celni. Ia menilai prioritas yang keliru antara kebutuhan kesehatan dan konsumsi rokok menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembayaran iuran BPJS.

“Harapannya, teman-teman DPRD juga ikut aktif mengingatkan masyarakat di dapil masing-masing. Jangan sampai kesehatan diabaikan karena itu adalah kebutuhan utama,” tegasnya.

Pengamat kesehatan lokal menilai dorongan Celni Pita Sari dapat menjadi momentum penting. Sosialisasi yang konsisten di tingkat dapil tidak hanya meningkatkan partisipasi BPJS, tetapi juga memperluas jangkauan layanan kesehatan preventif.

“Jika kesadaran warga meningkat, beban biaya kesehatan pemerintah juga berpotensi menurun dalam jangka panjang,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)