Samarinda, Beri.id – Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim menyebutkan bahwa dalam prinsip dan penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang RPJD) diperlukan penajaman yang melibatkan komponen-komponen masyarakat dan stakeholder yang lebih luas.
Sebab, menurut Abdul Rohim, penyusunan RPJD tahun 2025-2045 masih belum optimal, terutama karena keterbatasan waktu yang menyebabkan kurangnya eksplorasi dan kurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan.
“Dirasa masih kurang optimal, sehingga untuk mempertajam penyusunan RPJD, harus melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya,” katanya, (18/4/024).
Ia menyebutkan bahwa, penajam dan melakukan penyusunan merupakan bagian yang sangat penting dengan melibatkan instansi dan kalangan agar hasil yang didapatkan lebih maksimal.
“Dengan melibatkan instansi maupun stakeholder, sehingga banyak memberikan masukan. Kemudian, salah satu aspek yang sangat penting adalah keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJPD,” lanjutnya.
Sementara itu, dirinya juga merespon beberapa catatan, seperti dua misi dari pihak provinsi yang masih perlu dipertajam lagi agar dapat diselaraskan dengan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah provinsi.
“Nanti hasilnya akan berdampak untuk daerahnya dan juga menyokong pencapaian target nasional. Makanya dia harus diselaraskan sehingga nanti setiap apa yang dilakukan di unit terbawah nanti dia implikasinya horizontal dan juga vertikal,” ungkapnya.
Terakhir, Abdul Rohim juga menegaskan perbaikan proses penyusunan RPJPD harus dilakukan dengan memperluas partisipasi masyarakat, memperpanjang waktu penyusunan, serta memastikan keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana nasional.
“Hal ini penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di semua tingkatan pemerintahan,” pungkasnya.
(ADV/ DPRD Samarinda)
