DPRD Kaltim Usulkan Penambahan Pasal Pada Draf Raperda Perubahan Status Perusda

Sutomo Jabir : Kalau tidak tidak bisa lagi dimasukan pasal, saya katakan bahwa ini tidak boleh disahkan

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir

SAMARINDA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan status dua Perusda yaitu Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dan Melati Bhakti Satya (MBS) menjadi Perseroda, masuk tahap konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Biro Hukum Pemprov Kaltim.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir. “Menurut informasi sudah masuk tahap konsutasi ke Kemendagri,”ungkapnya dikonfirmasi, Selasa (02/03).

Tetapi draf tersebut dianggap masih ada pasal yang perlu ditambahkan. Sutomo Jabir mengatakan pasal penambahan itu terdapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Olehnya dia mengusulkan, sebelum melakukan RUPS terlebih dahulu konsultasi dengan DPRD Kaltim.

Baca Juga :  Sutomo Jabir Sesalkan Molornya Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan,Kutim

Menurut Jabir, jika dua Perusda tersebut sudah menjadi Perseroda maka yang menjadi keputusan tertinggi ada di RUPS. Sementara peserta RUPS dari Pemprov sendiri sebagai pemegang saham tunggal.

“Makanya kami mau sebelum Pemprov RUPS, konsultasi dulu supaya kita bisa kasih saran dan pendapat, supaya ada gambaran Persuda ini mau diapakan satu tahun kedepan,”ungkapnya.

Sutomo Jabir menjelaskan, dirinya telah meminta pada Biro Hukum Pemprov Kaltim pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (01/03) kemarin. Dirinya meminta agar dikaji ulang draf Raperda tersebut.

“Makanya kita undang itu (Biro Hukum) untuk memperjelas apakah draf itu sudah final dan tidak bisa dirubah lagi atau seperti apa karena kita maunya supaya ada perubahan beberapa poin dalam pasal Raperda itu,”jelasnya.

Baca Juga :  Hastari, Penjual Sayur Keliling Itu Gagal Menang Lelang

Bahkan dengan tegas politisi muda PKB ini mengatakan, akan menolak pengesahan Raperda itu menjadi Perda bila tidak menambahkan pasal yang dianggap krusial.

Alasannya jelas Jabir, informasi yang didapat bahwa draf tersebut telah final dari DPRD Kaltim periode sebelumnya.

“Tentu kita tidak mau, memang pembahasannya DPRD sebelumnya tapi pengesahanya kan DPRD sekarang. Kita gak mau DPRD sekarang mengesahkan sesuatu merugikan diri sendiri,”urainya.

“Kalau tidak tidak bisa lagi dimasukan pasal, saya katakan bahwa ini tidak boleh disahkan. Lebih baik dikembalikan aja ke Pemerintah. Tidak usah disahkan karena banyak hal yang mesti dibenahi,”tegasnya.

Baca Juga :  Serap Aspirasi, Sutomo Jabir Dapat Keluhan Tenaga Honorer Belum di Gaji

Kendati demikian, DPRD Kaltim memberikan waktu selama satu Minggu agar draf itu dibahas kembali.

“Kita kasih kesempatan boleh dan tidak nya poin itu ada penambahan, mereka minta waktu satu sampai dua minggu kedepan untuk berkoordinasi dengan Sekda, Biro Ekonomi dan Asisten Dua,”tuturnya. (Adv/Fran)

Report

What do you think?

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Jembatan Dondang Ditabrak Lagi, Muhammad Samsun Pertanyakan Tanggungjawab Kapal Pandu

Proses pengevakuasian buaya di laut selambai, oleh BKSDA Kaltim, bersama dengan Bhabinkamtibmas dan FKPM Lok Tuan (doc. Istimewa)

Buaya Tiga Meter Di Laut Selambai Lok Tuan Dievakuasi