SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda menyatakan kesiapannya mengikuti penyesuaian anggaran yang diberlakukan dalam penyusunan APBD 2026. Komponen belanja internal Dewan juga menjadi bagian dari efisiensi yang harus dilakukan, sebagaimana disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, usai rapat pembahasan anggaran.
Rohim menuturkan bahwa langkah efisiensi ini merupakan konsekuensi dari kondisi fiskal daerah yang harus diseimbangkan dengan kebutuhan program pemerintah kota. Meski DPRD sebenarnya dapat mempertahankan pagu awal, pihaknya memilih tetap mendukung kebijakan rasionalisasi.
“Secara aturan, kami bisa saja tidak ikut dipangkas. Tapi situasinya mengharuskan untuk menyesuaikan. Karena itu, kami juga melakukan pengurangan pada beberapa pos anggaran,” ujar Rohim, Rabu (26/11/2025).
Belanja yang terkena pemotongan mencakup perjalanan dinas, penyediaan konsumsi, hingga kebutuhan alat tulis kantor (ATK). Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu fungsi utama DPRD, melainkan menjadi bagian dari upaya menyesuaikan diri dengan kemampuan keuangan daerah.
Sebelumnya, DPRD mengajukan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting, termasuk operasional sekretariat. Namun dalam proses rasionalisasi, Banggar telah menyiapkan tiga skema simulasi pemangkasan.
“Kita sudah siapkan tiga alternatif: opsi A, B, atau C. Nanti tinggal dirumuskan bersama TAPD untuk menentukan pilihan yang paling tepat,” jelasnya. (Adv/Dprd Samarinda)
