SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti lambatnya realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini masih tertunda.
Menurut Novan, program ini belum berjalan optimal karena cakupan yang masih terbatas dan hanya mengandalkan satu dapur umum, sehingga efektivitasnya patut dipertanyakan.
“Program ini belum berjalan sesuai harapan. Dengan cakupan yang sangat terbatas dan belum adanya sistem operasional yang jelas, efektivitasnya masih menjadi tanda tanya,” ujar Novan, Kamis (6/3/2025).
Kendala Administrasi dan Refocusing Anggaran Jadi Hambatan
Novan mengungkapkan bahwa kurangnya kesiapan administrasi serta belum adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadi kendala utama dalam pelaksanaan MBG.
“Jujur saja, program ini masih jauh dari kata siap. Data operasionalnya belum jelas, sehingga sulit untuk menilai dampaknya bagi masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa fokus Pemkot masih tertuju pada refocusing anggaran sesuai instruksi Presiden, yang membuat program ini belum menjadi prioritas utama.
MBG: Program Nasional yang Harus Segera Direalisasikan
Secara nasional, Program Makan Bergizi Gratis menargetkan 19,47 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp71 triliun. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, tetapi juga memberdayakan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, di Samarinda, realisasinya masih jauh dari harapan, dengan belum adanya kepastian kapan program ini akan dijalankan secara menyeluruh.
DPRD Samarinda menegaskan akan terus mengawal program ini hingga terealisasi.
“Pemda harus gerak cepat menyelesaikan masalah administrasi ini. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru dirugikan. DPRD akan terus memantau agar program ini berjalan sesuai tujuan awal,” pungkas Novan. (ADV/DPRD Samarinda)
