BERI.ID – Sejarah sering kali tak bergerak lurus; ia melingkar, mengulang drama yang sama dengan aktor yang berbeda. Menyaksikan hiruk-pikuk politik di Kalimantan Timur saat ini, ingatan saya seolah ditarik paksa kembali ke lorong waktu tahun 2021-2022 di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sebuah masa di mana media sosial berubah menjadi rimba yang liar, dan media massa kehilangan kendalinya. Propaganda dibangun sedemikian rupa, menciptakan kabut tebal yang membuat kita sulit membedakan antara hitam dan putih, antara ketulusan dan pengkhianatan.
Saputra Riadi, Eks Ketua JMSI PPU yang saat ini menjabat Ketua OKK Pengda JMSI Kaltim.
Pada tahun-tahun itu, Facebook di PPU tak ubahnya sebuah kolam yang keruh. Akun-
akun anonim lahir bak jamur di musim hujan, entah dari mana asalnya. Mereka bergerak sistematis, memulai langkah demi langkah untuk meruntuhkan wibawa kepemimpinan saat itu. Dimulai dari ejekan remeh, hingga manuver yang tak terduga: penyebaran dokumen rahasia pemerintahan.
Awalnya, semua terasa seperti dinamika politik biasa yang renyah untuk ditonton. Namun, perlahan tontonan itu berubah menjadi horor. Kebohongan mulai didongengkan sebagai kebenaran, dan ironisnya, masyarakat larut di dalamnya dan berubah menjadi martir bagi kepentingan yang mereka sendiri tidak pahami.
“Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika sesuatu terjadi, Anda bisa bertaruh bahwa itu memang direncanakan seperti itu.” — Franklin D. Roosevelt
Media massa, yang seharusnya menjadi kompas, justru kehilangan arah. Bukan karena ketidakmampuan intelektual, melainkan karena jurang pemisah yang sengaja diciptakan. Atas nama efisiensi pembangunan, media seringkali dianggap sebagai “orang luar” yang tak perlu dilibatkan. Dampaknya fatal: tanpa kontrol yang sehat, media arus utama justru terseret ke dalam kotornya arus informasi media sosial, memperkeruh kondisi yang sudah keruh.
“Jika Anda tidak hati-hati, surat kabar akan membuat Anda membenci orang-orang yang sedang ditindas, dan mencintai orang- orang yang sedang melakukan penindasan.”— Malcolm X
Di sisi lain, sang pemimpin tetap melangkah dengan keyakinannya pada pembangunan. Namun, keteguhan itu tak selaras dengan perilaku segelintir oknum yang mengaku sebagai barisan pemenang. Mereka yang merasa dekat dengan kekuasaan justru melakukan serangan balasan yang emosional di media sosial, memicu api perlawanan yang semakin membara di tengah masyarakat.
Puncaknya pun terjadi pada 22 Januari 2022. Sorakan yang mengatasnamakan “suara rakyat” mengaung keras seiring munculnya berita Operasi Tangkap Tangan (OTT). Di permukaan, ini terlihat seperti kemenangan moral. Namun, setelah tirai ditutup dan panggung berganti, drama sesungguhnya baru dimulai. Akun-akun anonim yang dulu dianggap “superhero” itu perlahan menghilang bak ditelan bumi tepat setelah peralihan kekuasaan terjadi.
Masyarakat yang kemarin bersorak, kini ditinggalkan dalam kesunyian. Perubahan kebijakan mulai terasa mencekik. Sepertihalnya yang dialami Tenaga Harian Lepas (THL), Honor mereka yang sebelumnya diperjuangkan setara UMR, dipangkas drastis kembali ke tariff lama yang jauh dari kata cukup. Proyek-proyek terhenti, dan pemecatanTHL dilakukan sepihak hanya karena persoalan afiliasi politik yang ditunding tanpa dasar dan masih banyak lagi.
Kini, masyarakat hanya bisa diam dan mengelus dada, menyadari bahwa mereka hanyalah alat yang dibuang setelah tujuan tercapai.
Kisah PPU ini mungkin bagi sebagian orang terasa jauh, namun bagi mereka yang jeli, bayang-bayangnya mulai terlihat di Kalimantan Timur hari ini. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, melainkan soal bagaimana sebuah drama politik dimainkan.
Pada akhirnya, di balik setiap gejolak, pertanyaannya tetap sama: bukan siapa yang menang atau kalah, melainkan siapa yang mendapat potongan kue paling besar?
“Pemerintah yang paling berbahaya adalah pemerintah yang terdiri dari orang-orang yang pintar dalam kata-kata tetapi bodoh dalam karakter, dan masyarakat yang paling malang adalah masyarakat yang tertipu olehnya.”
Pesan ini sederhana namun mendalam: pentingnya penyebaran informasi yang sehat dan peran masyarakat yang kritis. Informasi tanpa kontrol adalah pisau yang siap melukai diri sendiri. Jangan biarkan diri kita menjadi “alat politik” yang bodoh.
Jadilah masyarakat yang pintar, yang tidak mudah kenyang dengan hoax, dan jangan pernah biarkan orang lain memanfaatkan ketidaktahuan kita untuk kepentingan mereka.
“Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya.” — Martin Luther King Jr.
Ditulis oleh Saputra Riadi (Ketua OKK Pengda JMSI Kaltim).
Opini Merupakan Tanggung Jawab Penulis, Tidak menjadi Tanggung Jawab Redaksi Beri.Id