Samarinda – Sekretaris Komisi IV Deni Hakim Anwar mengkritisi kebijakan Pemerintah Pusat terkait Tarif PCR.
Menurutnya, tarif PCR semestinya disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat, agar tidak menjadi beban baru.
“Harus melihat kemampuan ekonomi masyarakat bawah juga,” kata Deni.
Deni tidak menampik bahwa aturan yang diberlakukan Pemerintah terkait PCR demi menekan laju peredaran covid.
Namun, kata Deni, jika hal tersebut sebagai upaya untuk melacak masyarakat yang terpapar, ia menyarankan agar lebih memaksimalkan penggunaan aplikasi.
“Pemerintah bisa memfasilitasi, sebab melalui aplikasi kita bisa melacak. Jadi tidak harus dibebankan ke masyarakat, ini seperti biaya tambahan,” kata Deni.
Lebih lanjut, Deni mendukung kebijakan pemerintah yang sudah menurunkan tarif PCR.(BONNY/AD)
