Samarinda – Kehadiran fasilitas bermain di lingkungan sekitar rumah sangat penting bagi seorang anak, seperti mengenal kehidupan lingkungannya.
Hal itulah yang membuat warga RT 67 Kelurahan Sungai Pinang Dalam mengadukan kondisi wilayah mereka yang kekurangan fasilitas bermain anak-anak kala anggota DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis menggelar reses di daerah mereka.
Rahmat, perwakilan warga RT 67 meminta agar pemerintah bisa memberikan fasilitas berupa tempat bermain untuk anak.
“Kami di sini tidak ada fasilitas bermain untuk anak-anak, sekiranya bisa dibangun,” katanya.
Menjawab permintaan warga, Ananda Emira Moeis pun menjelaskan bahwa fasilitas bermain anak-anak bisa saja diperjuangkan, dengan catatan legalitas lahan yang tidak bermasalah.
“Fasilitas bermain anak bisa saja diperjuangkan. Hanya saja, harus ada legalitas yang jelas terkait lahannya. Pemerintah tidak bisa membangun begitu saja di atas lahan yang legalitasnya tak jelas,” ucap Nanda di hadapan warga, Rabu (15/2/2023).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim ini mengatakan bahwa permintaan fasilitas bermain berada di bawah wewenang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.
“Kebetulan Dispora Kaltim merupakan mitra kerja di Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi olahraga dan kepemudaan. Itu bisa kita perjuangkan, hanya saja, kami selalu tekankan legalitasnya,” katanya.
Sehingga dari itu, legislator perempuan yang juga menjabat sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim ini menekankan masyarakat agar dapat menyelesaikan legalitas lahan dulu.
Sebab, kata Nanda, sebelumnya pernah memperjuangkan pembangunan di daerah pemilihannya namun tak dapat dilanjutkan karena terkendala legalitas.
“Dulu saya mau bantu membangun Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kelurahan Lempar. Warga saat itu menginginkan pelebaran tempat belajar mengaji tersebut. Saya semangat mau bantu, tapi ternyata terkendala legalitasnya. Sayang sekali. Makanya, kalau bisa harus ada legalitasnya dulu. Legalitas ini penting soalnya,” pungkasnya.(BONNY)
