SAMARINDA – Fraksi Golkar DPRD Kaltim mendesak unsur pimpinan dewan agar pembahasan pergantian ketua DPRD Kaltim segera dijadwalkan dalam Badan Musyawarah (Banmus).
“Kami Fraksi Golkar menunggu dari Pimpinan dewan, Fraksi telah menyampaikan bahwa terkait pergantian DPRD agar segera diagendakan dirapat Banmus,” kata Sarkowi V Zahry pada, Selasa (06/07/2021).
Sarkowi V Zahry mengatakan hal itu harus segera ditindaklanjuti sebagai upaya menjalankan amanat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Seperti diketahui DPP Golkar telah mengeluarkan surat bernomor B-600/GOLKAR/VI/2021 tentang Persetujuan Pergantian Antarwaktu (PAW) pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.
Dalam suratnya tertanggal 16 Juni 2021 itu memutuskan pergantian jabatan posisi pucuk pimpinan DPRD Kaltim dari Makmur HAPK kepada Hasanuddin Mas’ud.
Sarkowi menjelaskan, untuk proses administrasi sudah dilakukan. Pihaknya juga telah menyurat ke Ketua DPRD Kaltim. Memberitahukan masalah surat keputusan DPP Partai Golkar tersebut.
“Nah, sekarang tinggal di DPRD, bagaimana proses itu bisa teragendakan di Banmus kemudian dilaksanakan proses pergantian,”bebernya.
Mestinya kata dia, Banmus itu sudah teragendakan Senin (05/7) kemarin. Tapi pimpinan dewan minta waktu untuk rapat pimpinan terlebih dahulu.
Olehnya itu Fraksi Golkar meminta agar rapat Banmus segera diagendakan ulang dan memasukkan agenda pergantian ketua DPRD.
“Kami mohon dukungan pimpinan yang ada di DPRD Kaltim supaya bisa memproses itu,”tandasnya.
Lebih lanjut anggota DPRD Dapil Kukar ini menegaskan bahwa menjalankan hal tersebut sebuah keharusan karena sebagai amanat partai. Termasuk Makmur HAPK.
“Pergantian ketua DPRD itu kan pergantian dari partai, maka kami sebagai fraksi menjadi tugas kami untuk meneruskan. Dan seyogyanya semua anggota fraksi termasuk pak Makmur harus ikuti perintah dari partai,”tegasnya.
Namun begitu, akibat surat dari DPP Partai Golkar itu, terjadi gejolak. Pro kontra meluas dimasyarakat.
Bagi Sarkowi, bila ada hal yang merasa perlu diluruskan, memberikan pembelaan, itu ranahnya ada di Mahkamah Partai.
“Jadi silahkan Dimahkamah partai untuk bisa menyampaikan data dan faktanya, hak bela dan lain sebagainya terkait apa tentang keputusan itu. Tapi kalau di DPRD ini kan kami mengharap tetap mengikuti proses yang ada. Harapannya bulan depan sudah ada pergantian, makanya kami mengetuk hati para pimpinan supaya menghormati keputusan dari partai Golkar,”tutup Sarkowi. (Fran)
