BONTANG – Rapat Paripurna DPRD Bontang terhadap Raperda Kota Bontang tentang APBD anggaran tahun 2021 dan 2 Raperda inisiatif Pemkot Bontang serta pendapat Walikota atas 4 Raperda Inisiatif DRPD Bontang tahun 2020.
Dalam jalannya Rapat Paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Bontang
Ketua Fraksi PKS Abdul Malik menyampaikan jika jumlah belanja dalam R-APBD pada tahun 2020 dianggarkan sebeasar Rp.1,2 Trilyun lebih.
Fraksi PKS meminta kepada Pjs. Walikota Bontang agar alokasi belanja tersebut lebih ditujukan kepada kepentingan masyarakat dengan mengacu pada program prioritas pembangunan Bontang pada tahun 2021.
“Sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Rencana aPembangunan Jang Menengah Daerah (RPJMD Bontang tahun 2016-2021,” ujarnya, pada Senin (19/10) siang lalu.
Fraksi PKS pun meminta, kepada setiap OPD agar dapat berinovasi dengan lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya dengan efesiensi terhadap kegiatan-kegiatan yang kurang tepat sasaran yang terkesan hanya menghabiskan anggaran tanpa membawa manfaat bagi masyarakat.
“Kami minta kepada Pjs. Walikota untuk segera melakukan evaluasi yang mendalam pada setiap OPD agar anggaran yang ada digunakan sesuai yang dibuthkan masayarakat Bontang,” sebutnya.
Lanjutnya, Fraksi PKS menyarankan kepada pemerintah untu k bisa melanjutkan dan merampungkan pembangunan sarana umum seperti perbaikan jalan, pembangunana jembatan yang rusak dan normalisasi sungai yang masih terputus-putus pengerjaannya.
“Sehingga masih belum bisa secara maksimal menanggulangi banjir di Bontang hingga saat ini,” bebernya.
Sebutnya, ada dua yang menjadi prioritas perminaan dari fraksi PKS pada tahun anggaran 2021 yakni Folder air dan dibangunnya gedung uji KIR kendaraan.
“Kami meminta untuk diprioritaskan yakni pembangunan folder air sebagai penahan banjir di RT. 09 Kel. Tanjung Laut dan pembangunanan gedung uji KIR sehingga warga Bontang tidak perlu lagi melakukan uji KIR di luar Bontang . Mohon mendapat perhatian dari pemerintah Bontang,” harapnya. (Adv/Esc)