Gelar Rapat Kerja Dengan Dinas Kesehatan, Komisi I Tekankan Penyediaan Jasa Konseling Kesehatan

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking

BONTANG – DPRD Bontang gelar rapat kerja dengan mitra kerja komisi I, Dinas Kesehatan. Guna membahas dorongan DPRD terkait penyediaan tenaga konseling untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking menyampaikan bahwa hal ini mejadi penting, karena bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kita minta kepada Dinas Kesehatan untuk menyiapkan tenaga pembimbing atau konseling untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait bagaimana cara mencegah penularan virus Corona,” ucap Legislator Partai Berkarya itu, pada Jumat (9/10) lalu .

Baca Juga :  Soal Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Komisi IV Minta Adanya Tindakan Tegas Kepada Pelaku

Menurut Raking, layanan bimbingan konseling bisa dilakukan secara langsung maupun online.

“Terutama bimbingan kepada anak-anak yang sekarang ini terpaksa harus melakukan belajar melalui daring,” katanya.

Dalam Rapat tersebut juga turut hadir Bakhtiar Wakkang yang meminta kepada pemerintah daerah agar menganggarkan pengadaan vaksin Covid-19 sesuai dengan jumlah penduduk Bontang.

“Jumlah penduduk kita saat ini mencapai 172 ribu,” ungkap Bakhtiar Wakkang.

Sebelumnya, pihak Kantor Dinas Kesehatan Kota Bontang mengusulkan anggaran untuk pengadaan vaksin virus Corona atau Covid-19.

Baca Juga :  Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Masuk Tahap Uji Publik

“Jadi, untuk anggaran 2021 kita usulakan untuk pengadaan vaksin Covid-19,” ucap dr. Bahauddin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang.

Hanya saja, ia belum dapat merinci berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan pengadaan vaksin virus Corona tersebut.

“Belum ada angka berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan. Namun, warga kota Bontang dari 80 persen kuota ditanggung Pemerintah pusat,” kata dia.

Bahauddin menjelaskan, saat ini pihaknya menunggu petunjuk tekhnis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait vaksin Covid-19 tersebut.

“Saat ini kami menunggu bagaimana juknisnya dari pusat. Kita juga akan melakukan kajian terkait point anggaran pengadaan itu,” jelas Bahauddin. (Adv/Esc)

Baca Juga :  Penabrakan Jembatan Mahakam, Hasanudin Masud: Biaya Ganti Rugi Masih Tanda Tanya

What do you think?

Singkronisasi RTRW Sambut Pemindahan IKN, DPRD Sulsel Kuker ke DPRD Kaltim

PWI dan IJTI Kaltim Kecam Tindakan Represif Terhadap Lima Jurnalis Samarinda