BALIKPAPAN – Pusat Kajian Politik & Keamanan Indonesia telah melangsungkan kegiatan Seminar Nasional di Grand Tjokro Hotel Balikpapan pada Rabu 10 Mei 2023.
Dalam kegiatan seminar nasional tersebut juga turut mengundang seluruh elemen masyarakat, seperti organisasi masyarakat dan mahasiswa. Kegiatan tersebut bertemakan Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur Dari Aspek Stabilitas Hukum, Sosial, Keamanan dan Pertahanan.
Dalam seminar tersebut, Pak Firman Jaya Daeli selaku Ketua Pusat Kajian Politik dan Keamanan menjelaskan bahwa pemindahan IKN sangat penting keberadaannya. Namun kata dia, masih banyak hal-hal yang patut diperbincangkan.
“Dampak apa saja yang akan timbul ke depannya, baik dari persengketaan lahan, lingkungan, keamanan, dan lain lain,”ungkapnya.
Kemudian narasumber lain, Diddy Rusdiansyah AD, M.M membahas mengenai persoalan yang telah timbul antara lain Konflik tanah, sengketa lahan, dikotomi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal dan ketersediaan Balai Latihan Kerja guna mengoptimalisasi kopentensi masyarakat.
Melihat pada kondisi tersebut DPC GMNI Balikpapan memandang perlu ada tindak responsif dan akomodatif yang perlu dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan, hal ini lantaran persoalan yang terdapat di wilayang IKN memiliki sisi komplesitas yang cukup tinggi.
Dalam penelitian yang dilakukan DPC GMNI Balikpapan menemukan beberapa variabel permasalan antara lain lingkungan, pendidikan, pertanahan dll. Hasil tersebut disampaikan oleh perwakilan GMNI Balikpapan, Bung Maha Sakti Esa Jaya.
“Realitas konflik yang terjadi saat ini telah tersusun oleh banyak variabel persoalan, hal tersebut dapat dilihat dari ketidakmampuan pemerintah saat ini dalam mengejar laju pembangunan dengan membenahi wilayah yang ada. Sehingga banyak konflik-konflik yang telah tersebar dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.” Maha Sakti Esa Jaya.
DPC GMNI Balikpapan selaku organisasi mahasiswa memandang perlu ada kajian secara mendalam terkait dengan realitas konflik yang ada, maka hadirnya permasalahan di dalam lingkup IKN ini kemudian coba dirangkum dalam bentuk kajian Policy Brief yang berisikan hasil penelitian dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawacara untuk menggali informasi.
Informan terdiri dari berbagai kalangan masyarakat mencangkup petani, buruh, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga pejabat dipemerintahan desa ataupun pemerintahan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tersebar di kecamatan sepaku & kabupaten PPU.
Pada kesempatan ini DPC GMNI Balikpapan memberikan Policy Brief sebagai bentuk urun fikir atas perpindahan Ibu Kota Negara
“Kami sebagai abdi rakyat melihat pada saat ini kita tidak hanya lagi berdiri pada sebuah narasi penolakan atau menerima, akan tetapi harus ada langkah kontruktif yang dapat diberikan kepada masyarakat sebagai subyek yang menerima imbas dari perpindahan Ibu Kota Negara,”terang Bung maha.
Maka dengan ini kami memberikan Policy Brief sebagai bentuk rekomendasi untuk pengambilan kebijakan, selain sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan gerakan yang kami bangun saat harapanya dapat membangkitkan spirit perjuangan untuk seluruh organisasi mahasiswa balikpapan untuk terus mengawal perkembangan Ibu Kota Negara.
(*)
