BERI.ID – Direktur PDAM Tirta Kencana Samarinda, Nor Wahid Hasyim menyebutkan bahwa saat ini perluasan jaringan layanan melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di sejumlah titik, masih terus dikejar.
Namun, proses itu disebut bergantung pada ketersediaan dana dan dukungan berbagai pihak.
Dalam prosesnya, keluhan terus berdatangan, khususnya dari warga di wilayah pinggiran dan kawasan padat penduduk yang hingga kini belum teraliri layanan air bersih secara layak.
“Tahun ini dan tahun depan kita targetkan pembangunan IPA baru di beberapa lokasi seperti Bendang, Sungai Kapih, termasuk yang sedang kami usahakan di Loa Buah,” jelas Nor Wahid saat ditemui di kantor PDAM, Senin (23/6/2025).
Namun di balik rencana itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih kesulitan mengakses air bersih. Terutama di daerah-daerah ujung seperti utara Samarinda, yang hingga kini belum tersentuh jaringan pipa sekunder.
Di kawasan seperti Sungai Kapih, Simpang Pasir, hingga sebagian Loa Buah, warga masih harus membeli air tandon atau mengandalkan sumur yang kualitas airnya tidak layak konsumsi. Hal ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah mendorong kesejahteraan dan sanitasi yang layak.
Nor Wahid menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa pola solusi bagi warga yang belum terlayani, antara lain sistem mandiri, bantuan pemerintah, atau subsidi terbatas.
Namun, ketersediaan infrastruktur sekunder masih menjadi hambatan utama. Tanpa jalur distribusi pipa sekunder, pemasangan pelanggan baru tak bisa dilakukan meski permintaan terus meningkat.
“Kami punya daftar wilayah prioritas. Kalau masyarakat di ujung-ujung itu mengajukan, akan kami daftar, lalu kami bantu usulkan ke Pemkot atau Pemprov untuk pembiayaan,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan air bersih warga sebenarnya tidak bisa hanya ditangani oleh PDAM. Dukungan APBD Kota maupun Provinsi menjadi kunci, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar dan perluasan cakupan pelayanan.
Tantangan ke depan bukan sekadar membangun IPA baru, tapi memastikan pemerataan akses hingga ke titik-titik terjauh. Karena layanan publik yang adil bukan hanya soal kota yang maju, tapi seberapa dalam ia bisa menjangkau pinggiran. (lis)
