Beritainspirasi.info – Samarinda, Defisit anggaran Kaltim mulai memunculkan polemik, Pelaksanaan Pilgub Kaltim 2018 yang semakin dekat tak kunjung ada kejelasan. Persoalan ini di sampai kan oleh jajaran KPU Provinsi saat melakukan Audensi dengan KNPI Kaltim di Ruang audio visual KPU Kaltim.
Tingkat partisipasi pemilih di kaltim yang rendah juga membuat resah KPU. Sebelumnya KPU telah menentukan target partisipasi hingga 77 %. Keresahan ini pun mengkuat di situasi pilgub 2018 nanti berbarengan dengan pilkada di PPU.
Selain tingkat partisipasi, keresahan KPU hadir dari ketidak jelasan anggaran dalam pelaksanaan Pilgub. NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) yang di ajukan oleh KPU Provinsi tak kunjung di setujui oleh Pemprov. “Nilai 528 miliar rupiah cukup masuk akal, kalau di kalkulasi contoh dari pembiayaan pilkada di kukar yang senilai 76 miliar rupiah, jika 10 kabupaten itu rata-rata 70 miliar rupiah saja artinya kurang lebih kaltim butuh 700 miliar rupiah untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, sedangkan angka yang ajukan KPU Provinsi sendiri cuman 500 an miliar rupiah, saya rasa ini masih rasional” ujar Topik Ketua KPU Kaltim saat aundensi dengan KNPI Kaltim.
Angka tersebut terus menerus di revisi oleh Pemprov. Hingga 4 kali, namun juga belum ada kepastian. KPU Provinsi pun meminta KPU Pusat untuk bertemu dengan gubernur namun tidak juga ada kejelasan. Padahal dalam waktu dekat KPU akan mengadakan Rapim secara nasional. Dari semua kesiapan KPU se-indonesia, hanya kaltim yang belum siap.
Persoalan ini kemudian melemahkan kinerja KPU Kaltim, karena kinerja maksimal yang di lakukan kemudian tak di tunjang dengan pembiayaan. Sejak tahun 2017 selain anggaran pilkada, KPU tidak pernah di bantu oleh pemerintahan provinsi untuk biaya operasional. “Hanya janji-janji yang di berikan oleh pemprov kepada KPU Provinsi, hal ini terjadi terus menerus jadi nya kami semacam di Dustai oleh Pemprov” ujar Rusli sekertaris KPU Provinsi Kaltim. (Kub)
