SAMARINDA – Berbenah dimulai dari mengevaluasi, langkah yang dilakukan KPU Kalimantan Timur. Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, KPU Kaltim mengurai evaluasi pengiriman logistik dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Timur 2018.
Evaluasi ini dilakukan guna menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam kegiatan FGD ini, Rabu (10/10) Komisioner KPU Kaltim divisi keuangan dan logistik Ida Farida Ernada menjadi pembicara didampingi oleh Sekertaris KPU Kaltim Syarifuddin Rusli.
Ida selaku komisioner yang menangani logistik banyak mengurai keterlambatan serta tidak masuknya alat peraga kampaye yang tidak terdistribusi hingga ke Desa-desa. Hal tersebut menurut nya menjadi tanggung jawab KPU tingkat Kota/Kabupaten.
“Jadi KPU Kaltim hanya mengawasi dan menerima laporan dari daerah karena memang tanggung jawabnya. Perlu juga kita ketahui kenapa tingkat partisipasi masyarakat rendah atau tingkat Golput tinggi ini tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lain,” jelas Ida.
Lanjut Ida, “Misalnya daerah lain ada peningkatan partisipasi masyarakat cukup tinggi tapi kalau melihat Samarinda dan Kukar yang sebagai presentasi suara memang terlihat jauh dari harapan. Sementara kami belum tahu kenapa tingkat partisipasi masyarakat rendah,ini yang harus kita cari masalahnya. Mungkin kita buat riset sehingga tahu apa faktor penyebabnya,” Jelasnya.
Fakta menarik dalam evaluasi ini, selain hambatan distribusi logistik kampanye, KPU Kaltim juga menerima kritikan terkait tingkat partisipasi pemilih yang rendah pada Pilgub 2018.
“Dari pertemuan seperti ini, kami menemukan tanggapan dari berbagai kalangan tentang adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih pada saat Pilgub, oleh karena itu berbagai kendala tersebut coba kami selesaikan agar partisipasi tingkat pemilih akan maksimal pada Pemilu 2019 mendatang,” jelas Sekertaris KPU Kaltim Syarifuddin Rusli. (Red)
