Jadi Langganan Banjir, Samarinda Dianggap Sudah Tidak Layak Menjadi Ibu Kota Provinsi

SAMARINDA – Banjir dikota Samarinda sudah menjadi permasalahan klasik, bahkan telah menjadi momok yang menakutkan saat hujan tiba, apalagi curah hujan  dengan intensitas tinggi.

Bukanya menurun, tiap tahun justru semakin parah dan meluas. Kompleksitas permasalahan ini Harus ditata secara serius.

dprdsmd ads

Wakil ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa dibiarkan secara berkelanjutan dengan kondisi seperti itu.

“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus-terusan menerima kerugian akibat banjir ini,”kata dia pada, Sabtu (30/05/20).

Menyandang sebagai ibukota provinsi Kaltim, Samsun menilai sudah tidak layak. Karena wajah Kaltim ada di kota Tepian ini.

Menurut politisi PDI Perjuangam ini ada dua faktor yang menjadi argumentasi mendasar terkait banjir di kota ini. Yakni faktor alam seperti tingginya curah hujan, topografi wilayah, pasang surut air sungai Mahakam, dan lain-lain.

Faktor kedua adalah manusia, utamanya bersumber pada unsur pertumbuhan penduduk akan diikuti peningkatan kebutuhan infrastruktur, pemukiman sampai pada memungkin kurang baiknya drainase atau paret saluran air menuju ke sungai dan waduk.

“Belum lagi ditambah aktifitas tambang secara berlebih yang tak terkendali turut memperburuk kualitas lingkungan Samarinda,”urainya.

Terlepas dari persoalan tersebut dirinya lebih melihat perlunya mengurangi beban kota, pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi atau ibu kota provinsi jadi solusi,  selain karena banjir hal ini untuk memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dan mengurangi kemacetan akibat kepadatan jumlah penduduk ke depan.

Selain itu, kebutuhan penataan kota sebagai antisipasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi akibat pertumbuhan infrastruktur, mendistribusikan penduduk kota ini agar tidak terkonsentrasi pada pusat kota sebagaimana saat ini.

“Sekaligus mengantisipasi potensi yang lebih besar sebelum Ibu Kota Negara benar-benar pindah di Bumi Kalimantan Timur,”terang Samsung.

Disebutnya bahwa bahwa pemerintahan provinsi dapat dipindahkan di pinggiran kota Samarinda atau memilih area baru di Kabupaten lain yang letaknya starategis dan mendukung konsep Smart city sebagai jawaban atas tantangan jaman kedepan.

(Fran)