Berdalih Kehati-Hatian, Bantuan Sosial Covid-19 Dari Pemprov Kaltim Terlambat Penyaluranya

Anggota DPRD Kaltim Menilai Sikap Kehati-Hatian Tidak Harus Mengesampinkan Asas Manfaat Masyarakat

Rusman Yakub, Ketua kOMISI IV DPRD Kaltim

SAMARINDA – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke – 11 dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2019 yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (29/6/2020).

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor hadiri langsung Paripurna ini, kepada anggota dewan, Isran mengakui bahwa terjadi keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) yang bersumber dari APBD Kaltim.

Menurut Isran perlu kehati-hatian dalam mengelola anggaran. Keterlambatan penyaluran juga terjadi karena banyak faktor selain tumpang tindih data yang menguras waktu, tenaga tim verifikasi dan validasi data juga menjadi permasalahan.

“BSM pada awalnya dari pemerintah pusat menyatakan tidak ada pajak, tidak ada biaya materai, namun ternyata ada biaya materai yang dibebankan kepada penerima dan yang terjadi di lapangan hal itu dianggap korupsi atau pemotongan bantuan yang dilakukan petugas. Ini baru salah satu contoh saja, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kami, karena seolah-olah bantuan dipotong,” ungkap Isran.

Menanggapi itu, ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yakub mengatakan, hingga saat ini penyaluran BSM itu belum sampai 50 %. Olehnya Ia berharap agar sikap kehati-hatian Pemerintah tidak harus mengesampinkan asas manfaat masyarakat atau tidak mendapatkan pelayana dalam hal bantuan Covid.

“Karena hati-hati, lantas masyarakat tidak mendapatkan manfaat atau tidak mendapatakan pelayanan dalam hal bantuan Covid,”kata Rusman.

Kalau itu terjdai kata dia, berarti mendelegasikan bahwa birokrasi itu ada masalah. Dari sisi pelayana, jadi menurutnya boleh hati-hati tetapi rakyat jangan diabaikan, hingga keteteran atas haknya.

Politisi PPP ini menjelaskan, disnilah letak suatu kelihaian seorang pemimpin. Artinya pada saat rakyat membutuhkan, ada percepatan tetapi tidak menghilangkan akurasi data, “disitulah profesionalnya birokrasi,”terang Rusman.

“Kita malah seolah pasrah dengan kehati-hatian, menutut saya itu bukan alasan, rakyat kita sudah sangat menungu itu hanya gara-gara hati-hati baru kita tidak layani rakyat, pandangan itu juga kelirru,”tutupnya.

(Fran)

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0

Kadin All Out Untuk UMKM Ditengah Pandemi

Siswadi : Ada 4 Raperda Yang Akan Disahkan Saat Rapat Paripurna