Audiensi Mentok, Warga SKM Walkout, Sugeng: Ini Tanah Kita Loh

SAMARINDA – Pemerintah kota Samarinda pada hari ini, Selasa (7/7/20) melakukan pembongkaran hunian warga disekitaran sempadan Sungai Karang Mumus (SKM). Dengan menurunkan alat berat, pembongkaran rumah warga dilakukan oleh petugas Satpol PP, pada sekitar pukul 10.00 Wita pagi tadi.

Selain itu pemkot juga mengerahkan pihak keamanan lainnya yakni pihak kepolisian dan TNI, serta petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

dprdsmd ads

Mulanya, sejak pagi pada pukul 07.00 warga sudah berjaga-jaga di sekitar pintu masuk terminal taksi untuk menghalau kendaraan alat berat milik pemkot untuk masuk ke areal penggusuran, di RT. 28 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

Warga memblokade akses masuk kepasar dari arah Jl. Dr. Soetomo, dengan membentangkan banner berisi tuntutan dari warga yang mengatasnamakan kelompoknya Forum Komunikasi Masyarakat Pasar Segiri (FKMPS), kemudian berhasil menghalau kendaraan alat berat serta petugas keamanan yang berada di lokasi kejadian.

Menjelang siang, pihak pemerintah kota yang di wakilkan Sekda Sugeng Chairuddin mengajak perwakilan warga untuk melakukan mediasi di kantor Kelurahan Sidodadi, Jl. Dr. Soetomo yang tidak jauh dari lokasi pemblokiran. Dalam mediasi tersebut dihadiri ketua FKMPS Andi Samsul Bahri, Lurah Sidodadi, Camat Samarinda Ulu, perwakilan mahasiswa dari Unmul, Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kaltim, beberapa warga SKM, dan beberapa pegawai di kelurahan.

Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan aspirasinya dan kemudian diberikan respon oleh Sugeng. Dengan perdebatan yang alot antara pemerintah dan warga, akhirnya warga memilih untuk meninggalkan ruang pertemuan tersebut, setelah sebelumnya warga merasa tidak dihargai ketika di bentak oleh oknum yang bertugas untuk memantau jalannya audiensi.

Setelah audiensi selesai, Sugeng memberikan komentar terkait hasil yang didapatkan. Ia mengatakan bahwa saat ini ia berencana membongkar tujuh rumah yang berada di area SKM dan sudah dibayarkan dana tali asihnya melalui via transfer. Rencananya besok ia akan memeberikan lagi uang tersebut kepada 19 warga yang sudah terdaftar dari total 238 warga.

“Kita himbau untuk menyerahkan rekening. kenapa pakai rekening ? karena aturannya begitu. kami tidak berani cash, untuk menghindari hal-hal yang ditakutkan tadi. Ada yang dipotong, ada apa. bagus aja pang kita kan,” kata Sugeng.

Terkait protes warga SKM, dirinya menjelaskan bahwa warga menuntut untuk dibayarkan ongkos pindahan sebesar 7 Juta Rupiah, dan meminta kepada pemkot untuk menyediakan rumah hunian sebagai pengganti rumah yang akan digusur. Akan tetapi, ia tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, dikarenakan warga menempati lahan milik pemkot sehingga tidak ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi permintaan warga.

“Mau ganti rumah, mau ongkos pindahnya 7 juta setengah, dapat rumah satu. ya kalau berdiri dirumahnya beliau oke lah, ini tanah kita loh,” tegas Sugeng.

Menurutnya upaya ini dilakukan pemkot, semata untuk menjawab persoalan banjir di Samarinda. Secara teknis, pembongkaran yang dilakukan nantinya untuk menyediakan ruang terbuka hijau (RTH), yang kemudian nantinya akan dilakukan pengerukan di sekitaran lokasi RT 28. Untuk mengurangi pendangkalan air dilokasi tersebut.

30 Tahun lamanya, warga telah menempati rumah yang sudah menjamur di pasar segiri, hingga kini ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan lokasi tersebut untuk menanggulangi banjir.

“Karena banjir ini intensitasnya sudah tidak beraturan lagi, menurut secara analisanya kalau itu di bongkar, dan itu dijadikan dan dilegalkan kemudian dikeruk didalemin maka akan berkurang lah banjir,” urainya.

Sugeng kemudian menegaskan kembali bahwa pembongkaran tetap akan dilaksanakan sampai tiga hari mendatang, terhitung mulai hari ini. Dengan tetap membangun komunikasi ke walikota terkait dinamika yang ditemuinya di lapangan.

“Terus (pembongkaran SKM) kalo nggak kami titipkan dan pembongkaran tetap jalan,” tegasnya.

Di sisi lain, Andi Samsul Bahri yang melakukan walkout (WO) pada audiensi menerangkan bahwa penjelasan dari pemkot tidak semua benar, terbukti dari pembayaran dana tali asih dari pemkot belum diterima oleh warga dari list penerima yang telah di data. Bahkan, menurutnya pendataan pemkot juga cenderung serampangan, karena WC Umum yang berada dilokasi pasar juga masuk pendataan pemkot yang nyatanya tidak ada warga yang tinggal di tempat itu.

“Dia bilang tadi itu ya transferkan uangnya sekarang juga, berarti kan belum menerima. Pak markus tadi dibilang sudah terima, sudah di cek isinya cuma 500rb. berarti belum menerima. Janganlah diputar putar, terbukti tadi yang pagi itu tidak ada (bukti pembayaran pemkot). kalau tidak percaya kesana, ada WC umum juga terdata, WC umum itu didata dari mana ?,” tanyanya.

Ketika dikonfirmasi soal hasil audiensi, Andi tegas mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menerima atas perlakuan oknum di kantor lurah tersebut. Sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan ruang pertemuan.

“Tidak ada, karena ade ade wartawan tadi meliat kita dibentak. jadi inilah contoh arogan,” tegasnya.

Ketua Forum ini juga menyesalkan atas penjelasan yang diberikan oleh Sugeng. Karena ia dan anggotanya merasa sama sekali tidak pernah menerima dana ganti rugi seperti yang dimaksudkan dalam tuntutan mereka. Sebelumnya beberapa warga ada yang mendapatkan dana sebesar tiga juta rupiah. Namun menurutnya dana tersebut bukanlan uang ganti rugi, tetapi itu uang tali asih dari pemerintah saja yang mulai diberikan kepada warga SKM dari beberapa bulan lalu.

Andi juga memilih untuk melakukan dialog dengan pemerintah melalui RDP yang akan dilaksanakan oleh DPRD Samarinda, sehingga dapat menemukan titik terang atas persoalan yang tak kunjung usai ini.

“Intinya duduk bersama, tuntutan kami dulu. Untuk setiap warga di karang mumus, yang sudah terkena bongkaran. kita punya surat loh ya, tapi mereka dapat penggantian rumah. kalo yang tiga juta yang didapatkan itu tali asih aja, itu yang tahun-tahun lalu. jadi kita nggak bodoh, mau di bodoh-bodohin,” tutupnya.

(Esc)