Soal Intimidasi Terhadap Jurnalis di Samarinda, AJI Balikpapan Desak Polda Kaltim Tindak Pelaku

Lima Wartawan Alami Kekerasan dan Intimidasi Saat Liput Aksi Tolak UU Cipta Kerja

SAMARINDA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan mengecam aksi kekerasan dan intimidasi terhadap sejumlah Jurnalis oleh aparat kepolisian saat di Mapolresta Samarinda, Kamis (8/10) malam.

Saat itu lima wartawan tengah meliput aksi solidaritas di depan Mapolresta Samarinda, adanya penahanan 12 peserta aksi Tolak Omnibus Law yang dilaksanakan oleh Aliansi Kaltim Menggugat.

Lima wartawan yang mendapatkan tindakan represif adalah Samuel Gading (lensaborneo.id), Yuda Almeiro (idntimes.com), Apriskian Sunggu (Kalimantan TV), Mangir Titiantoro (Disway Kaltim) dan Faisal Alwan Yasir (Koran Kaltim).

AJI Balikpapan yang membawahi biro Samarinda dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menganggap intimidasi dalam bentuk apapun dan tindakan menghalang-halangi proses peliputan melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“AJI Balikpapan mendesak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) untuk memberikan penjelasan dan mengevaluasi personel yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut,”jelas Ketua AJI Balikpapan, Devi Alamsyah dalam keterangan rilisnya, Jumat (9/10/2020).

Jika terbukti bersalah, pihaknya mendesak agar aparat kepolisian melayangkan permintaan maaf dan menanggung semua kerugian materiil dan fisik para korban.

Kalaupun tak ada jaminan pelakunya untuk  diproses kata dia, hal ini tentu menjadi preseden buruk dan bisa berulang di kemudian hari. “Artinya, kebebasan pers dalam ancaman bahaya,”ucapnya.

Kekerasan fisik dan intimidasi terhadap pers salah satu pertanda gagalnya negara menjamin kebebasan pers dalam mencari dan menyebarkan informasi.

Kekerasan fisik dan intimidasi terhadap pewarta bisa diproses pidana karena secara nyata dan terbuka menghalangi-halangi kerja-kerja pers.

Hal itu tertuang pada Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40/1999 tentang Pers, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta”. “Setiap orang” dalam pasal itu termasuk polisi.

Lebih jauh, AJI Balikpapan akan terus mendampingi para jurnalis yang menjadi korban kekerasan, termasuk dalam hal pelaporan polisi.

Soal kekerasan fisik, sepanjang April 2019-Mei 2020, AJI mencatat ada 31 kasus yang dilakukan oleh anggota Polri.

Dua momen kekerasan terjadi ketika jurnalis meliput demonstrasi besar di bulan Mei dan September tahun lalu. Ditarik lebih jauh, medio 2006-September 2020, AJI mencatat ada 785 jurnalis jadi korban kekerasan.

Kekerasan fisik nangkring di nomor satu kategori jenis kekerasan (239 perkara); disusul pengusiran/pelarangan liputan (91); dan ancaman teror (77). Dalam ranah pelaku, 65 orang merupakan anggota polisi, 60 massa, dan 36 orang tidak dikenal.

AJI juga meminta kepolisian menghormati Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri terdaftar dengan Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Atas dasar itu, AJI Balikpapan meminta agar Aparat kepolisian menghentikan tindakan intimidatif terhadap jurnalis dalam melaksanakan proses peliputan. “Baik itu mengancam, merusak fasilitas jurnalis hingga melakukan tindakan kekerasan,”tegas
Devi Alamsyah.

Kemudian Menghargai jurnalis sebagai seorang profesi yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sama halnya dengan Polri, kendati memiliki fungsi dan tanggungjawab yang bebeda.

Mereka juga meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk menindak pelaku kekerasan terhadap jurnalis di lapangan. “Karena itu bagian dari pembungkaman terhadap sistem demokrasi. Dan juga merusak citra Polri,”imbuhnya.

(Fran)

Baca juga:

PWI dan IJTI Kaltim Kecam Tindakan Represif Terhadap Lima Jurnalis di Samarinda

Intimidasi Terhadap Wartawan Saat Liput Demonstrasi Omnibus Law di Depan Polresta Samarinda

PWI dan IJTI Kaltim Kecam Tindakan Represif Terhadap Lima Jurnalis Samarinda

Komisi II DPRD Kaltim Melirik Benih Induk Hortikultura Sebagai Potensi PAD Kaltim